Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap hubungan kerja sama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) semakin baik pada Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, apabila hubungan antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan semakin terjalin erat bakal berdampak positif terhadap penegakan hukum pemilu.
"Bukan berarti selama ini hubungan Sentra Gakkumdu tidak baik. Sampai hari ini semuanya baik-baik saja. Saya yakin semakin lama hubungan tiga lembaga ini semakin baik," katanya dalam diskusi Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Sistem Laporan Sentra Gakkumdu Pemilihan 2020 di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, (27/2/2020).
Pengajar Hukum Tata Negara di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera ini pun menyatakan keinginan penanganan pelanggaran oleh Gakkumdu bisa menghasilkan putusan hukum 'inkracht' (berkekuatan hukum tetap) untuk Pilkada 2020 lebih banyak dibandingkan pesta demokrasi sebelumnya. Tercatat, pada Pilkada 2018 terdapat 3.415 temuan, 1.758 laporan, 205 dugaan tindak pidana dan 68 putusan 'inkracht'. Lalu, Pemilu 2019 terdapat 548 temuan dan laporan tindak pidana pemilu yang sampai tahap pemeriksaan di pengadilan, 380 kasus dengan putusan 'inkracht'.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pria kelahiran Medan, Sumatra Utara, 27 November 1976 ini menilai, perlunya kesepahaman yang sama antara tiga lembaga yang ada dalam Sentra Gakkumdu. Dalam waktu dekat, lanjut dia, akan digelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sentra Gakkumdu di Makassar, Bali dan Medan.
"Kita akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Semangat untuk menegakkan hukum pemilu harus terus dijaga. Saya harap proses demokrasi bisa berjalan dengan baik dan benar," terangnya.
Fritz menjamin kinerja jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal ini bagi Fritz lantaran sudah ada bekal pengalaman mengawasi Pilkada 2018, Pilpres dan Pileg 2019 ditambah pelatihan yang digelar beberapa kali oleh internal Bawaslu.
Pada 2018 lalu Bawaslu Provinsi, khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota yang kala itu baru saja dibentuk langsung berjibaku dengan tahapan pilkada. "Wajar ada beberapa kekurangan. Pada pilkada 2020 mereka sudah sangat siap,” ujarnya.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Hendi Purnawan
 |
 |
Webmail
