Bengkulu, Badan Pengawaa Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta Kapolda serta Kejati Bengkulu tak mengganti jjaran personel di Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Pemilu 2018 guna menghadapi Pilkada 2020.
Dia meminta hal tersebut supaya ada kesinambungan antara para personel yang telah sukses menindak pelanggaran pidana Pemilu 2019.
"Kami mohon untuk tidak diganti (personel Gakkumdu) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota," pintanya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Evaluasi Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Se-Provinsi Bengkulu di Bengkulu, Rabu (25/9/2019) malam.
Akademisi Universitas Tadulako Palu itu mengungkapkan, kerap kali terjadi kendala teknis ketika ada pergantian personel Gakkumdu seperti beda kesepahaman. Maka dari itu, baginya penting melanjutkan persamaan persepsi dalam menindak pidana Pemilu 2019 agar lebih memberikan keadilan pemilihan gubernur Bengkulu serta delapan kabupaten/ kota lainnya dapat ditegakkan.
Selain itu, lanjutnya, para personel Gakkumdu Bengkulu saat ini juga telah mendapatkan sertifikat sebagai aparat yang diberikan tugas melakukan penanganan pelanggaran pidana pemilu baik dari kalangan polisi dan jaksa.
"Kami harapkan tidak ada perubahan (personel) dalam Pilkada 2020," harapnya lagi.
Di sisi lain, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu itu menaruh harapan besar mengenai adanya perubahan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau bisa disebut UU Pilkada. Revisi aturan itu dinilai Dewi bisa menjadikan penanganan pelanggaran pidana dalam gelaran pilkada semakin baik.
"Pastinya kita bisa memberikan keadilan pemilu serta memberikan kepastian terhadap pelaksanaan pemilihan di delapan kabupaten/ kota serta pemilihan gubernur (Bengkulu)," pungkasnya.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Jaa Rizka Pradana
 |
 |
Webmail
