• English
  • Bahasa Indonesia

Data Tak Sinkron, Bawaslu Rekomendasi Tunda Rekapitulasi Suara Tokyo

Ketua Bawaslu Abhan dan Anggota Bawaslu M. Afifuddin mengawasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu Luar Negeri Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (4/5/2019)

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merekomendasikan rekapitulasi suara luar negeri Pemilu 2019 di Tokyo ditunda. Pasalnya, data hasil rekapitulasi suara yang disampaikan PPLN Tokyo tidak sinkron antara penggunaan hak pilih dengan data pengguna surat suara.

“Kami (Bawaslu) merekomedasikan agar Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Tokyo memperbaiki penghitungan suara luar negeri dalam DA1-PPWP-LN dan DA1-DPR-LN (sertifikat penghitungan suara luar negeri presiden dan DPR). Bereskan catatan-catatannya terlebih dahulu," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019).

Abhan menuturkan, jika data perolehan suara sudah diperbaiki, pembahasan kembali dilakukan. Ia meminta PPLN berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwas LN) Tokyo dalam melakukan perbaikan.

Ketidaksinkronan data terdapat pada, surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan total suara sah dan suara tidak sah. "Ini kan harusnya sinkron, tetapi ini jumlahnya tidak," kata mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah itu.

Perlu diketahui, jumlah pemilih di Tokyo sebanyak 18.092 jiwa, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 9.485 orang. Sementara itu, surat suara yang dialokasikan sebanyak 17.902 dan yang digunakan sebanyak 9.713 surat suara.

Penulis: Robi Ardianto
Editor: Deytri Aritonang

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu