Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam penyusunan Redesain Konstruksi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu bisa meningkatkan tingkat validitas data IKP.
Untuk diketahui, Puslitbangdiklat bawaslu tengah merencanakan pembaharuan dalam menentukan dimensi temporal, unit analisa, dan tingkat pengukuran IKP. "Validitasnya katakan lah 99 persen," terangnya saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun Puslitbangdiklat Bawaslu di Jakarta, pada Minggu (4/9/2022).
Dengan tingkat validitas data dan alat ukur yang jelas IKP, lanjutnya, harus merekam informasi yang lebih detil sehingga IKP dapat memetakan kondisi nyata di daerah. Dia mengingatkan target IKP adalah menemukan strategi pencegahan yang terbaik.
Selain data yang detil, Lolly melihat Puslitbangdiklat Bawaslu perlu menemukan formula yang terbaru untuk mengukur data IKP. Jadi, dimensi temporal, unit analisa, dan tingkat pengukuran IKP yang detil akan menemukan teknis pencegahan terhadap potensi masalah pemilu.
"Semakin detail ukurannya maka akan semakin baik," ujarnya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat ini pun menegaskan, IKP harus diperbaharui dan diperkaya dari berbagai sudut pandang analisa. Salah satu usulan Lolly, IKP harus mengukur potensi kerawanan terhadap kelompok perempuan karena perempuan, menurutnya, selalu ada dalam perhitungan kerentanan pemilu.
"Salah satunya adalah perspektif menjangkau perempuan karena didalam seluruh kerentangan perempuan selalu ada," tegasnya.
Aktifis perempuan kelahiran Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada 28 Februari 1978 ini menyarankan untuk penguatan peran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyusun IKP. Dengan begitu, menurutnya informasi dan sumber data yang diperoleh peneliti IKP menjangkau realitas sosial politik yang luas.
"Jangan sampai ketika data ditarik data ini bias, maka semakin mendekatkan pada unit terdekat masyarakat menjadi penting," pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, IKP telah disusun sejak tahun 2014. Pada perjalanannya, IKP terus mengalami pembaruan setiap ada penyelenggaraan Pemilu yaitu tahun 2015, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Selama proses penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sejak tahun 2014-2020, Bawaslu telah berhasil menjalankan fungsi pencegahan yang baik. Fungsi IKP adalah sebagai early warning system (sistem peringatan/deteksi dini).
Salah satu tujuan IKP adalah menghidupkan sensitivitas dalam melakukan pengawasan pemilu sehingga jajaran pengawas pemilu dapat menyusun strategi pencegahan dalam kerja-kerja pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu. Selain itu, kejadian-kejadian yang dikhawatirkan dapat menghambat penyelenggaraan pemilu bisa diantisipasi agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lancar.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Andrian Habibi
 |
 |
Webmail
