Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan Bawaslu banyak menggunakan teknologi dalam melakukan pengawasan pemilu, diantaranya penggunaan Management Learning System (MLS) Bawaslu dalam meningkatkan kualitas SDM di Bawaslu.
Kehadiran MLS di Bawaslu, kata Fritz, guna mengantipasi tantangan peningkatan kualitas SDM seperti adanya bencana alam atau bencana non-alam.
"Jadi untuk mengurangi risiko yang ada, Bawaslu menggunakan pelatihan digital untuk kegiatan pelatihan dan pendidikannya. Sistem Manajemen Pembelajaran adalah sistem yang dapat membantu mengatasi hambatan ruang, waktu, lokasi dan jarak dalam proses pendidikan ataupun pelatihan," ujarnya dalam diskusi dengan tema Pelatihan Pemilu-Peradilan: Apakah Teknologi Pemilu Sebagai Masa Depan, Kamis (31/3/2022).
Profesor Hukum University of Ria de Janeiro Michael Mohailem mengatakan penggunaan teknologi dalam melakukan pemungutan suara harus mengedepankan prinsip kehati-hatian.
"Perlu mempertimbangkan tidak saja aspek-aspek budaya, tetapi juga perlu menguji kepercayaan masyarakat atau rakyat. Sebab, adanya perbedaan antara sistem pemungutan tradisional dan digital," jelasnya.
Sementara itu, Hakim Mahkamah Agung Spanyol yang juga Wakil Presiden GNEJ wilayah Eropa Segundo Menendez menyebutkan penggunaan teknologi yang salah satu diantaranya media sosial penting, terutama dalam menyebarkan informasi.
"Peran media sosial itu penting sebagai bentuk menyebarkan informasi dan sebagai bentuk memahami masyarakat. Ini juga menjadi cara yang baik bagi masyarakat untuk berdiskusi. Meski demikian, kebebasan masyarakat dalam mengelola media sosial dapat meningkatkan berita bohong," ucapnya.
Sebelumnya, dalam forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) juga telah melakukan diskusi dengan tema Keadaan Demokrasi Saat Ini di Asia yang diisi oleh Manajer Program Senior Asia dan Pasifik dan Manajer Program Negara untuk Fiji dan Mongolia dari the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Adhy Aman. Lalu Sekretaris General of Asia Democracy Network, Ichal Supriadi. Direktur Eksekutif Asia Network for Free Elections (ANFREL), Chandanie Watawala.
Setelahnya, diskusi dengan tema Model Keadilan Pemilihan di Asia: Perspektif Perbandingan dengan narasumber Boissie H. Mbha, Presiden Pengadilan Pemilihan Afrika Selatan Wakil presiden GNEJ wilayah Afrika. Lalu, Jean-Philippe Derosier, Profesor Hukum Publik di Pusat Penelitian Hukum Universitas Lille dan anggota Institut Akademik Prancis yang juga Presiden Komite Ilmiah GNEJ.
Foto: Bakti Satrio
Editor: Hendi Purnawan
