• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Segera Evaluasi Banyaknya Petugas Pemilu yang Meninggal

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menerima kedatangan Ketua Majelis Hujum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Rahardjo di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (10/5/2019)/Foto: Rama Agusta

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya akan membahas tindak lanjut dari banyaknya petugas pemilu ad hoc yang menjad korban dalam Pemilu Serentak 2019 lalu.

Hal tersebut ia kemukakan saat audiensi dengan perwakilan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di ruang tamu lantai 2, Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Bagja menegaskan, Bawaslu akan melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen petugas pemilu ad hoc (KPPS dan PTPS), agar tidak terjadi hal serupa pada pemilu selanjutnya.

"Kami (Bawaslu) akan evaluasi bagi seluruh komponen kepemiluan agar pemilu selanjutnya tidak terjadi hal serupa," sebut Bagja.

Ia mengaku, pihaknya sudah banyak diminta kerja sama agar melakukan investigasi terkait banyaknya petugas pemilu ad hoc yang menjadi korban dalam pemilu lalu. Hanya saja Bagja merasa tak bisa memutus seorang diri, karena keputusan Bawaslu berdasarkan rapat pleno yang mesti disepakati mayoriyas Komisioner Bawaslu.

"Saya tidak bisa memutus sendirian, karena kami (komisioner)sifatnya kolektif kolegial, sehingga tidak bisa memutuskan sendirian saja," tegasnya.

Bagja menambahkan, dari tim Bawaslu, rata-rata penyebab banyaknya petugas pemilu ad hoc menjadi korban, karena rekam jejak penyakit para petugas yang tidak terdeteksi dengan baik.

Menurutnya, meski honor untuk petugas pemilu ada hoc tergolong kecil, namun semangat para relawan yang mendaftar menjadi petugas pemilu ad hoc begitu banyak. Ditambah banyaknya tekanan kepada.petugas pemilu, yang mengakibatkan banyak petugas menjadi stres, sakit, hingga meninggal dunia.

Ia mengaku kaget mendapat laporan, dari 91 PTPS yang meninggal dunia, hampir sepertiganya berusia sekitar 30 tahun.

"Agak susah mendeteksi rekam medis para petugas ketika rekrutmen. Karena biayanya juga besar," terangnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Rahardjo menjelaskan, maksud kedatangannya untuk mengajak kerja sama Bawaslu agar berani melakukan investigasi terhadap banyaknya petugas pemilu yang menjadi korban dalam Pemilu 2019 lalu.

Bahkan PP Muhammadiyah, lanjutnya,menyediakan 13 fakultas di beberapa perguruan tinggi kedokteran dan 130 rumah sakit untuk bekerjasama melakukan mitigasi kesehatan terhadap petugas pemilu yang menjadi korban jika diperlukan.

"Sampai saat ini, kami melihat belum dilakukan mitigasi yang baik untuk bisa peroleh masukan terkait sebab sakitk hingga meninggalnya para petugas pemilu," imbuhnya.

Trisno pun berharap, Bawaslu mau melakukan evaluasi total terhadap rekrutmen petugas pemilu. Sehingga di pemilu selanjutnya tidak lagi terjadi hal serupa.

Editor: Ranap Tumpal HS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 14 Mei 2019 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Senin, 13 Mei 2019 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Minggu, 12 Mei 2019 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Sabtu, 11 Mei 2019 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Jumat, 10 Mei 2019 WIB
Tempat :
KPU RI

Video Bawaslu

Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat
Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat