Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu RI kembali berhasil mempertahankan rapor tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2017. Capaian ini merupakan yang ketiga bagi Bawaslu, setelah pada tahun 2015 Bawaslu juga meraih opini WTP.
Penyerahan LHP atas 20 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2017 dilakukan oleh Anggota BPK Dr. Agung Firman Sampurna kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga, di Auditorium Badiklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Jakarta, Rabu (6/5/2018). Ketua Bawaslu, Abhan menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Kementerian atau Lembaga (LKKL) Tahun 2017 tersebut.
Opini WTP adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Dalam kesempatan tersebut, BPK menyerahkan 20 LHP LKKL ke 20 pimpinan K/L. Ke-20 Kementerian/Lembaga tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Polri, Kejaksaan RI, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Lemhannas, Wantannas, BNPT, Bakamla, Komnas HAM, KPK, BNN, KPU, Bawaslu, BMKG, dan Basarnas.
Hadir juga dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Kepala Biro H2PI Bawaslu RI Ferdinand Eskol Tiar Sirait, dan Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana Asmin Safari Lubis.
Penulis/Foto: Baguz Pradana
Editor : Haryo Sudrajat
 |
 |
Webmail
