• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Provinsi Lampung Keluarkan 9 Surat Peringatan Kepada Paslon yang Melanggar Protokol Covid-19

Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan sedikitnya 9 (sembilan) surat peringatan langsung kepada pasangan calon Bupati/Wali Kota yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Surat peringatan terbanyak dari Bandar Lampung dengan 7 (tujuh) buah.

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan sedikitnya 9 (sembilan) surat peringatan langsung kepada pasangan calon Bupati/Wali Kota yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Surat peringatan terbanyak dari Bandar Lampung dengan 7 (tujuh) buah.

 
"Selama musim kampanye pemilihan ini, jajaran kami (Bawaslu se-Lampung) mengeluarkan sedikitnya 9 surat peringatan langsung kepada pasangan calon bupati/wali kota yang melanggar protokol kesehatan Covid-19," ujar 
Koordinator Divisi Pegawasan Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar, melalui siaran pers Bawaslu Provinsi Lampung, Kamis (15/10/2020).
 
 
Iskardo mengatakan dalam 20 (dua puluh) puluh hari masa kampanye (26 September 2020 s.d 15 Oktober 2020), Bawaslu Kab/kota mengedepankan pencegahan dalam menegakkan pengawasan protokol Covid-19. Sehingga belum banyak surat peringatan diberikan kepada pasangan calon kepala daerah. 
 
Namun ungkap Iskardo, selama masa kampanye selanjutnya, bisa jadi lebih banyak surat peringatan bahkan penerusan laporan ke kepolisian terhadap pelanggaran protocol covid 19 untuk masuk ke ranah hukum pidana. 
 
“Jangan dilihat masih sedikit surat peringatannya. Namun lihat pencegahan yang kita lakukan.  Misalnya calon si A besok mau kampanye tatap muka, tim pemenangannya hari ini kita panggil dulu. Kita sampaikan gak boleh begini begitu besok ya pak, patuh pada protocol covid. Nah, kalau pencegahan tidak kita lakukan, bisa jadi lebih banyak klaster covid di masa kampaye ini,” kata Iskardo. 
 
Selain itu, Iskardo juga menyebut masih cukup banyak tim pemenangan calon kepala daerah yang melakukan kampanye tatap muka baik di ruang/gedung pertemuan ataupun rumah warga tanpa dilengkapi STTP (surat tanda terima pemberitahuan) kampanye dari kepolisian. 
 
"Idealnya semua pasangan calon yang berkampanye harus mengantongi STTP kampanye dan melaporkan ke Bawaslu. Bila tidak mengantongi STTP namun tetap melakukan kampanye tatap muka, Bawaslu akan memproses penanganan pelanggarannya," pungkasnya.
 
Penulis : Humas Bawaslu Provinsi Lampung
Editor : Rama Agusta
Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu