Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu masih menemukan data bermasalah dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU. Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Lolly Suhenty berdasarkan hasil pengawasan yang dihimpun Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.
Lolly mencontohkan data bermasalah tersebut, orang yang telah meninggal tetapi masih terdata dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ditemukan juga, lanjut dia, purnawirawan TNI/Polri yang sudah berubah statusnya menjadi warga sipil, belum terdata dalam daftar tersebut.
"Dari catatan yang masuk ke kami (dari Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota) data pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di beberapa tempat masih dilakukan secara serampangan," ujar Lolly saat membuka agenda DKT bertajuk 'Manajemen Risiko Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), di Bogor, Kamis (18/8/2022).
Terkait itu, perempuan kelahiran Cianjur tersebut menduga, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB) oleh KPU belum 'clear'. Sehingga, ungkap dia, kemungkinan besar persoalan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang kerap terjadi setiap pemilu akan terulang kembali.
"Maka, ini, yang jadi salah satu hal yang harus Bawaslu waspadai. Jangan-jangan, data hasil pemutakhiran yang belum 'clear' kemudian dijadikan data sandingan DP4, sehingga problem dari periode ke periode berpotensi kembali terulang," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Lolly mengungkapkan alasannya mengundang pimpinan Bawaslu provinsi dari berbagai divisi sebagai peserta kegiatan, karena sejatinya semua divisi yang ada di internal Bawaslu harus mampu memetakan kerawanan yang terjadi di semua tahapan pemilu.
"Seluruh divisi harus memahami semua potensi kerawanan yang mungkin terjadi. Sehingga kita dapat mengantisipasi, apapun divisinya," terangnya.
Perlu diketahui, agenda yang berlangsung selama tiga hari ini, akan mengundang beberapa narasumber eksternal pada saat sesi diskusi. Di antaranya yakni, Jojo Rohi dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Nurlia Dian Paramitha dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Zudan Arif Fakrulloh (Dirjen Dukcapil), dan Betty Epsilon Idroos (KPU).
Adapun tujuan agenda tersebut dilaksanakan, yakni sebagai bentuk kesiapan Bawaslu dalam memetakan beberapa isu permasalahan yang berpotensi terjadi pada Pemilu Serentak 2024. Salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan, yaitu terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB). Pendataan daftar pemilih akan menjadi salah satu indikator penting dalam sistem demokrasi.
Fotografer: Rama Agusta
 |
 |
Webmail
