Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis kerap menjadi fenomena pada setiap pelaksanaan pemilu. Guna mengoptimalkan pencegahan netralitas ASN dalam pemilu, Bawaslu secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Netralitas ASN (SI-ASN) di Medan, Minggu (14/8/2022).
Deputi Bidang Administrasi Bawaslu, Ferdinand Eskol Tiar Sirait berharap sistem informasi yang interaktif ini menjadi rujukan bagi semua pemangku kepentingan untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN. Menurutnya SI-ASN merujuk pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang menunjukkan masalah netralitas ASN sebagai kerawanan yang terjadi pada hampir seluruh wilayah di Indonesia. Meski begitu, lanjutnya, pengawasan netralitas ASN dalam pemilu masih belum optimal akibat belum maksimalnya keterlibatan stakeholders (pemangku kepentingan).
“Penanganan netralitas ASN belum optimal juga akibat mekanisme sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu masih panjang dan belum bisa merespon dengan cepat. Selain itu, data-data yang berhubungan dengan pelanggaran tersebut belum terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, SI-ASN dibuat untuk melengkapi hasil kerja pengawasan pemilu dalam sektor pencegahan yang selama ini sudah dilakukan oleh Bawaslu,” jelasnya.
SI-ASN merupakan proyek perubahan Ferdinand selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat 1 Angkatan 53 Lembaga Administrasi Negara. Ferdinand menguraikan, portal SI-ASN merupakan respons atas fenomena banyaknya keterlibatan oknum ASN dalam serangkaian kegiatan kegiatan yang berpihak kepada peserta pemilu baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. “Maka perlu dilakukan terobosan untuk mencapai kondisi yang ideal dalam proses membuat ASN netral yaitu dengan membangun portal SI-ASN,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ferdianand menjabarkan empat aspek yang terdapat pada portal SI-ASN. “Pertama, terdapat informasi geographic information system dengan basis big data dan network terkait dengan jumlah pelaporan dan pelanggaran yang diproses di setiap daerah. Kedua, membuat perpustakaan digital dan buku terkait dengan netralitas ASN,” aku peraih gelar master hukum, master ekonomi, dan master ilmu komunikasi ini.
Dia menambahkan, aspek ketiga meliputi pembuatan modul pelatihan diklat untuk proses pendidikan bagi ASN terkait netralitas ASN dengan bekerja sama lembaga penyelenggara diklat. “Keempat, membuat platform open journal system untuk menjaring dan menerima masukan terkait dengan netralitas ASN dari kalangan luas secara ilmiah. Dengan begitu, portal SI-ASN dapat menyajikan suasana interaktif,” katanya.
Ferdinand mengaku keempat aspek di dalam portal SI-ASN tersebut diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan netralitas ASN dalam enam model tingkatan kerawanan hasil kajian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Di mana, hasil kajian KASN tersebut menyebutkan tingkat pertama pelanggaran netralitas ASN berupa keberpihakan melalui media social sebagai bentuk pelanggaran yang paling sering diadukan ke KASN. Kedua, unit kerja yang membuat program dan kegiatan yang menguntungkan peserta pemilu. Ketiga, pengerahan atau mobilisasi ASN yang biasanya dilakukan oknum pimpinan birokrasi guna mendukung salah satu peserta pemilu. Keempat, terlibat aktif dalam kampanye tertutup dan terbuka. Kelima, terlibat dalam deklarasi peserta pemilu. Dan keenam, penggunaan anggaran dan fasilitas negara untuk mendukung peserta pemilu.
“Portal SI-ASN diharapkan menjadi rujukan edukasi dan mendukung upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan (pemerintah daerah) di tahun yang sama,” tutup Ferdinand.
Fotografer: Abdul Hamid
 |
 |
Webmail
