• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Kembali Aktifkan Jajaran Pengawas Ad hoc dan Lanjutkan Pembentukan yang Tersisa

Pimpinan Bawaslu (kiri ke kanan): M Afifuddin, Abhan, dan Fritz Edward Siregar saat memberikan keterangan pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Senin 15 Juni 2020/Foto: Humas Bawaslu RI

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu kembali mengaktifkan kerja Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panwas Kelurahan/Desa sejak 14 Juni 2020. Pembentukan jajaran Panwas/Desa yang tertunda pun dilanjutkan.

Diketahui, sebelumnya akibat pandemik covid-19, jajaran panwas Ad hoc (sementara) dinonaktifkan sejak 31 Maret 2020. Pengaktifan kerja Panwascam dan Panwas Kelurahan/Desa ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai tanda dimulainya kembali kembali tahapan Pilkada Serentak 2020.

Fritz menyatakan, instruksi ini dikeluarkan sebagaimana Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.0.00.1 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

"Bawaslu Kabupaten/Kota akan diaktifkan kembali dan melanjutkan pelantikan Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa yang tertunda dengan memperhatikan protokol kesehatan," tutur Fritz dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2020).

Sebagaimana diketahui sebanyak 12.715 Panwascam telah dibentuk sejak 6 November hingga 18 Desember 2019. Atas penonaktifan sementara, Bawaslu akan kembali melanjutkan pembentukan terhadap empat kecamatan yaitu di Kalimantan Tengah dan masing-masing satu Kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara dan Sumatera Utara yang sempat tertunda.

Begitu pula dengan 39.595 Panwas Kelurahan/Desa yang telah dibentuk sejak 10 Februari hingga 12 Maret 2020, dirinya menyatakan Bawaslu segera melanjutkan pembentukan Panwas Kelurahan/Desa di 27 Desa di 3 Provinsi yang tertunda karena pandemik covid-19.

Seiring dengan penyesuaian, Fritz memastikan Bawaslu bakal melakukan 'monitoring' terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota yang mendapatkan kesulitan dalam proses pengaktifan Panwascam dan Panwas/Desa. Dia meyakinkan, dalam pelaksanaan proses pengaktifan panwas Ad hoc, Bawaslu akan tetap berjalan sesuai protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19.

"Kami akan lakukan bimbingan teknis secara daring, atau video tutorial dan tatap muka. Ini diharapkan menjadi pengembangan kapasitas bagi Panwascam, Panwas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS di tengah pandemik covid-19," pungkas dia.

Editor: Ranap THS
Fotografer: Nurisman

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu