Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka persiapan tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024, KPU pun melakukan persiapan penyusunan peraturan KPU (PKPU) mengenai verifikasi dan pelaksanaan partai politik (parpol). Bawaslu pun turut menghadiri Diskusi Kelompok Terpumpun tersebut untuk memberikan masukan dan tanggapan atas draft yang telah disusun.
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan hal ini menjadi langkah awal yang baik dalam mengedepankan transparansi sesama penyelenggara pemilu. Sebab menurutnya tahapan awal ini perlu didiskusikan bersama agar adanya persamaan persepsi atas sesama penyelenggara pemilu.
"Ini bagian untuk kita saling terbuka dari sejak awal, dan ke depannya kita bisa sama-sama bertanggung jawablah," tuturnya dalam diskusi secara daring bersama KPU, Kamis (26/8/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik pun menjelaskan secara umum tentang perbedaan kebijakan pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Dia menyatakan adapun seluruh kebijakan sedang disempurnakan juga tahapan dan jadwal, permasalahan, serta alur kerja dan tugas wewenang pada pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu Tahun 2024.
"Maka harapan saya dalam menjalankan proses tahapan verifikasi partai politik sama-sama bisa memberikan kepuasan terhadap partai politik. Kita bukan alat pemuas, tetapi bagaimana kita memberikan kepastian terhadap seluruh tahapan tentu kita berharap sinergitas kita ini yang bisa menjadi jaminannya," ungkap Evi.
Dalam diskusi ini, hadir pula Tenaga Ahli Bagian Pengawasan Bawaslu RI, Masykurudin Hafidz beserta jajaran struktural Bawaslu dan Ketua KPU Ilham Saputra, Anggota KPU Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy'ari dan jajaran struktural KPU.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
