Ditulis oleh Reyn Gloria pada Selasa, 19 September 2023 - 19:51 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan tidak mempermasalahkan atas rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang mempercepat jadwal pencalonan peserta pemilu calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, hal itu tidak menjadi persoalan, asalkan tidak melanggar aturan undang-undang (UU).
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Rabu, 12 April 2023 - 19:26 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan masukan sekaligus menyampaikan isu krusial terkait pencalonan legislatif yang meliputi calon DPR; DPRD; dan DPD dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, KPU, DKPP, dan Kemendagri.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Senin, 6 September 2021 - 16:55 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan masukan terhadap rancanangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai pendaftaran dan verifikasi faktual (verfak) partai politik. Bawaslu menilai akan ada potensi masalah hukum yang muncul dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik baik secara administrasi maupun faktual.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Kamis, 26 Agustus 2021 - 15:47 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka persiapan tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024, KPU pun melakukan persiapan penyusunan peraturan KPU (PKPU) mengenai verifikasi dan pelaksanaan partai politik (parpol). Bawaslu pun turut menghadiri Diskusi Kelompok Terpumpun tersebut untuk memberikan masukan dan tanggapan atas draft yang telah disusun.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Rabu, 26 Agustus 2020 - 15:00 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengkritisi syarat kesehatan pasangan calon pada Pilkada Serentak 2020 di tengah kondisi bencana nonalam covid-19. Hal itu dia sampaikan saat Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pilkada Serentak 2020 yang digelar KPU di Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Ditulis oleh Ranap Tumpal HS pada Sabtu, 30 Mei 2020 - 09:14 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mendorong KPU berani mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang menyesuaikan kondisi protokol kesehatan pencegahan covid-19 dan beberapa aturan pengecualian. Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan guna mengantisipasi berbagai persoalan atas keterbatasan dalam penerapan ‘new normal’.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Rabu, 6 Mei 2020 - 19:15 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemiliham Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan, KPU harus segera menyiapkan revisi Peraturan KPU (PKPU) tahapan pilkada untuk menjamin kepastian dilanjutkannya pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 yang tertunda.
Webmail
