• English
  • Bahasa Indonesia

Bagja Ingatkan Potensi Konflik Pilkada 2020

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat menjadi narasumber dalam diskusi publik dengan tema Potensi Konflik Dalam Pilkada 2020 di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis 7 November 2019/Foto: Nurisman

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambut Pilkada 2020, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja memberikan catatan hasil evaluasi pemilu 2019 dan memaparkan potensi konflik di daerah menjelang Pilkada 2020.

Beberapa catatan tersebut di antaranya tewasnya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang mencapai 527 orang di seluruh Indonesia, produksi berita dan informasi hoaks dan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), politik uang, masalah teknis logistik, dan kelengkapan formulir. "Serta pilpres yang dianggap lebih populer dibandingkan pileg," sebutnya dalam diskusi publik dengan tema Potensi Konflik Dalam Pilkada 2020 di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis, (7/11/2019).

"Bawaslu menemukan 16.124 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, 1.474 pelanggaran hukum lain, serta 2.415 bukan pelanggaran," tambah Bagja.

Dia menjelaskan, Bawaslu mencoba memetakan potensi-potensi konflik di daerah dalam Pilkada 2020. Namun menurutnya, laporan peta konflik tersebut sedang disusun dan masih belum selesai.

"Kita sedang proses, datanya belum selesai karena diambil dari (tingkat) provinsi, kabupaten, dan kota. Kita harapkan bulan Januari 2020 nanti (dapat) dipetakan potensi konflik di daerah mana yang besar, sedang, dan kecil," ujarnya.

Selanjutnya Bagja membeberkan kondisi geografis daerah berpengaruh terhadap perkembangan konflik. Dirinya beralasan, setiap daerah mempunyai karakteristik masing-masing. Sejauh ini, daerah yang berpotensi konflik pada Pilkada 2020 berasal dari Indonesia bagian timur, salah satunya Provinsi Papua.

"Daerah Papua dengan geografinya memiliki 'trouble' karena transportasi dan lain-lainnya menjadi daerah yang rawan terjadi konflik. Kapolri juga sudah bilang," jelasnya.

Ke depan, Bagja berharap, antisipasi potensi konflik dalam Pilkada 2020 akan melibatkan semua unsur seperti TNI, kepolisian, KPU, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat di setiap daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020 ini.

"Melalui kerja sama semua stakeholder, baik TNI dan Polri, pemuka adat, tokoh agama, KPU, maka kita secara bersama-sama mencoba meredakan tensi konflik yang akan terjadi," paparnya.

Editor: Ranap THS
Fotografer: Nurisman

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

BAWASLU Memanggil - Rekrutmen PANWASCAM Pilkada 2020
BAWASLU Memanggil - Rekrutmen PANWASCAM Pilkada 2020

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu