• English
  • Bahasa Indonesia

Antisipasi Pelanggaran Pemilu, Pengawas Pemilu Diminta Rajin Memitigasi Kerawanan

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty saat memberikan arahan pada Rakernas Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kupang, Sabtu (14/10/2023).

Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Bawaslu di semua tingkatan, untuk rajin memitigasi kerawanan guna mengantisipasi pelanggaran pemilu. Lolly menyampaikan itu saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024, di Kupang, Sabtu (14/10/2023).

"Jadi pengawas pemilu itu harus rajin memitigasi kerawanan. Tujuannya memastikan identifikasi kerawanan secara berkala, menjadi penting dilakukan," tegasnya.

Rajin memitigasi kerawanan, semisal, dia mencontohkan, agregat nilai Provinsi NTT secara indeks kerawanan pemilu (IKP) berada di posisi rawan sedang. Akan tetapi dari dimensi kontestasi, NTT memiliki predikat rawan tinggi. Mengingat, di NTT juga ada dua kabupaten/kota memiliki predikat rawan tinggi terkait politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) pada pilkada dan pemilu sebelumnya.

"Itulah alasan Bawaslu RI mengadakan Rakernas di NTT. Agar kita semua dapat belajar memitigasi kerawanan dari NTT. Dengan membaca dan memitigasi kerawanan pemilu, mudah-mudahan dari NTT ini, akan mampu menekan segala kerawanan di Pemilu 2024," harapnya.

PJ Gubernur NTT Ayodhia Gehak Lakunamang Kalaka berharap Bawaslu dapat bekerja mengawasi dengan bekerja sama dengan banyak pihak dalam mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran pemilu.

"Saya berharap, Bawaslu dapat berkolaborasi dengan banyak pihak dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu," harapnya.

Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni menerangkan maksud dan tujuan diadakannya rakornas tersebut. Pertama, inventarisir masalah dan kerawanan tahapan kampanye berdasarkan pengalaman pemilu 2019 dan berdasarkan analisis terhadap isu kampanye pemilu saat ini.

Kedua, penyamaan tafsir, persepsi, dan pemahaman antara stakeholder dan pengawas pemilu di seluruh tingkatanĀ  mengenai pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan kampanye.

Ketiga memperoleh masukan dari instansi/lembaga, akademisi, masyarakat sipil yang berkaitan dalam pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye. Dan keempat, menentukan peta jalan strategi pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye pemilu.

"Atas pertimbangan beberapa hal di atas, Bawaslu melalui Biro Fasilitasi Pengawasan memandang perlu adanya kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024," terangnya.

Sekadar informasi, acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut, akan diisi sesi diskusi yang dilaksanakan pada esok harinya, dengan narasumber terkonfirmasi, Ida Budhiati (Akademisi Universitas Bhayangkara), Nurhayati Solapari (Pegiat Pemilu), dan Ismail Fahmi (Drone Emprite).

Foto: Jaka Fajar
Editor: Reyn Gloria

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

E-PANTAU Bawaslu

 

SAVERO Bawaslu

 

SIGAP Bawaslu

 

e-PANDUMAS

 
 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu