Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengajak kerja sama antara penyelenggara, peserta pemilu, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bersama mengurangi kecurangan pada Pemilu Serentak 2024.
“Ibarat kompetisi, ada keinginan untuk menang. Mari bersama mengantisipasi kecurangan ini agar lebih sedikit. Pemilu adalah soal wasilah menghadirkan pemimpin yang baik,” katanya dalam Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, di Sidoarjo, Minggu (19/09/2021).
Mantan koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini menjelaskan, semangat untuk mengurangi kecurangan bisa menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya dengan ajaran agama.
“Soal politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, sebenarnya semua ajaran agama kita seturut dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Untuk itulah, mari kita menghidupi ajaran leluhur kita untuk pemilu yang lebih baik,” pungkasnya.
Selain itu, Afif juga mengajak para stakeholder sering melakukan kerjasama untuk mengurangi pemahaman yang salah. Sekaligus menyamakan persepsi agar tidak terjadi perbedaan ketika mengambil keputusan.
“Ada Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR RI, partai politik, pemerintah daerah. Ini perlu kerjasama. Bukan hanya sama-sama kerja. Tapi kerjasama. Ada tugas yang dibagi lalu kita bertemu dalam satu titik yang sama. Bebannya juga akan lebih ringan untuk pemilu 2024,” tuturnya.
Afif menuturkan pembahasan pemilu 2024 memang sedang menghangat antara penyelenggara dan Komisi II DPR RI. Seperti yang terjadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (17/9/2021) terkait desain pemilu.
“Pembahasan pemilu 2024 sedang hangat-hangatnya. Tawaran KPU pemilu akan diselenggarakan Februari 2024. Pilkadanya November 2024. Tapi ada beberapa pihak yang menginginkan pemilu diselenggarakan antara April dan Mei 2024 sebagaimana Pemilu 2019,” tuturnya.
