Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan kekurangan surat suara di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang Kelas I Jakarta Timur. Kekurangan Surat Suara tersebut dikarenakan belum terdatanya Narapidana yang baru masuk di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pemilih.

"Karena ada penambahan jumlah tahanan yang masuk setelah pendataan DPT dilakukan," kata Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak dalam pemantauanya ke Rutan Klas 1 Cipinang.

Yogyakarta, Bawaslu– Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas bersama suami dan anaknya melakukan pemungutan suara di TPS 10, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta, Rabu (9/4). Setelah menggunakan hak suaranya Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas di dampingi Ketua Bawaslu Provinsi DIY, Muhammad Najib beserta rombongan melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di sejumlah TPS, Lapas dan rumah sakit di Yogyakarta.

Makassar, Bawaslu– Ketua Bawaslu RI Muhammad, memberikan hak suaranya di TPS 2 Kelurahan Malimongan Kecamatan Wajo, Makassar Sulawesi Selatan, Rabu (9/4). Selanjutnya Muhammad melakukan pengawasan pemungutan suara di sejumlah TPS di Kota Makassar.

Muhammad juga manyampaikan temuan yang ditemukan di TPS-TPS kepada kantor KPU makassar diantaranya  TPS 03 Kelurahan Maribar. Muhammad menemukan keterlambatan C1 DPR yang belum sampai di TPS.  Selanjutnya, di TPS 67 Lapas Makassar ditemukan jumlah isi surat suara yang tidak sesuai dengan yang tertulis pada amplop surat suara.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu-  Berita duka bagi jajaran Pengawas Pemilu. Seorang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan dalam rangka tugasnya mengawasi Pemilu, pada Kamis (10/4) dini hari.

Pengawas Pemilu Lapangan tersebut bernama Sungkowo warga Dusun Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul yang mengalami kecelakaan bermotor usai mengawal distribusi kotak suara dari TPS 28-31 ke PPS.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Laporan yang disampaikan oleh Bawaslu ke masyarakat tentang jumlah pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara didapatkan dari  laporan cepat Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

“Dari sekitar 111 ribu PPL yang kita miliki, sebanyak sekitar 76 ribu sudah menyampaikan laporan cepat secara berjenjang. Laporan tersebut berbasis short messaging service (SMS) di data center Bawaslu,” ujar Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron, dalam Konferensi Pers, di Jakarta, Kamis (10/4).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih mencari tahu sebab terjadinya surat suara tertukar yang banyak terjadi di Indonesia. Belum bisa dipastikan bahwa ada unsur politis atau kesengajaan hingga kasus tersebut terjadi cukup masif.

Bawaslu sudah memperhitungkan kemungkinan tersebut (kesengajaan ,Red). Namun, belum dapat dipastikan karena belum meminta keterangan kepada perusahaan-perusahaan logistik Pemilu 2014.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sebanyak 76 ribu Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) melaporkan secara cepat jumlah pelanggaran berbasis tempat pemungutan suara (TPS) ke data center Bawaslu. Laporan tersebut akan terus diolah dan diupdate oleh Bawaslu untuk segera dipublikasikan ke masyarakat. Berikut data lengkapnya. 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan tidak dibenarkan kepada Calon Legislatif (Caleg) menggunakan cara membagi bagikan uang money politics dalam melakukan pemenangan Pemilu untuk mempengaruhi perolehan suara. Bawaslu akan memastikan bahwa Caleg terebut akan ditindak tegas sesuai dengan konsekuensi hukum apabila terbukti melakukan praktik tersebut.

“Kami memastikan agar yang bersangkutan ketika terpilih, tidak ditetapkan sebagai terpilih apabila terbukti secara hukum,” ujarnya,di Gedung Bawaslu, Kamis (10/4).

Makassar, Badan Pengawas Pemilu– Insiden Pemukulan dan pengeroyokan ini terjadi di TPS 05, kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (9/4) terjadi sekitar pukul 21.20. Atas peristiwa tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad mengecam pelaku sebagai preman yang berada dalam Pemilu.

JAKARTA -- Jaringan Pendidikan Pemiliih Untuk Rakyat (JPPR) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal memastikan ketersediaan logistik Pemilu logistik 9 April 2014 lalu. Sementara Badan Pengawas Pemilu diminta lebih tegas dan lebih cepat menindaklanjuti pelanggaran pidana money politic oleh caleg atau parpol.

JAKARTA -- Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) menilai Pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 lalu masih karut marut dengan berbagai persoalan lama Pemilu yang meliputi lima kategori pelanggaran yakni data pemilih, logistik Pemilu, politik uang, pemahaman Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) tentang pemungutan dan perhitungan suara serta situasi di tempat pemungutan suara (TPS).

JAKARTA – Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) menilai kejahatan Pemilu dalam Pemilu legislatif 9 April 2014 lalu semain berani melibatkan pemilih, peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Karenanya, Bawaslu dan penegak hukum (polisi dan kejaksaan) diminta dapat menindak lebih tegas para pelaku kejahatan tersebut. 

Bogor, Bawaslu– Pada 9 April 2014 saat seluruh masyarakat Indonesia berpesta demokrasi untuk memberikan hak pilihnya, ada sebagian masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Keinginan mereka untuk memilih terpaksa ditunda akibat surat suara yang tertukar dan surat suara yang sudah tercoblos.

Berbicara soal surat suara tercoblos sebelum hari pemungutan suara di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, jumlahnya cukup massif. Hampir semua surat suara sudah tercoblos dan terjadi di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang berjumlah 22 TPS. Artinya, sekitar 8.200 pemilih yang sudah terlihat antusias untuk memilih akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada hari itu.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu– “Pilpres tiga kali lebih gawat daripada pileg.” Begitulah pernyataan Ketua Bawaslu RI, Muhammad, saat membuka rapat finalisasi modul bimtek provinsi dalam rangka pilpres 2014. Rapat yang diselenggarakan oleh Bagian SDM dan TUP Bawaslu RI pada Sabtu-Senin (12-14/4) di Sahira Butik Hotel, Bogor, dihadiri pula oleh pimpinan Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu meminta penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), peserta Pemilu, media massa dan masyarakat  untuk bersama-sama mengawal proses rekapitulasi suara Pemilu legislatif di semua tingkatan. Sebab paska pemungutan suara, pelanggaran administratif dan pidana Pemilu dikhawatirkan terjadi pada berubahnya hasil rekapitulasi perolehan suara di semua tingkatan.