Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan pengawasan partisipatif merupakan dorongan dari masyarakat untuk menguatkan kualitas berdemokrasi di Indonesia. Menurutnya semakin tinggi partisipasi publik dalam peristiwa politik, maka akan semakin ideal kualitas pemilu di Indonesia.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan dalam hal menyelesaikan sengketa Pemilu, namun fungsi dan kedudukan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa ini masih tidak jelas. Hal tersebut dikatakan Bambang Eka, konsultan International Foundation For Electoral System (IFFES) sekaligus juga merupakan Ketua Bawaslu RI periode 2011-2012.
Ponorogo, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah mengungkapkan bahwa sikap oportunis, pragmatis, dan transaksional dari partai politik dalam melakukan proses seleksi calon kepala daerah ditingkat internal, berpotensi menelurkan calon dengan kualitas, intelektualitas, dan moralitas yang rendah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin melakukan kunjungan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dalam rangka konsultasi terkait pembentukan pengawas pemilu kabupaten/kota menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahap II yang dijadwalkan 15 Februari 2017, di Jakarta, Jum’at (8/4).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap II pada 15 Februari Tahun 2017 di 101 daerah, salah satunya di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang akan melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Dalam mempersiapkan pesta rakyat di Kota Salatiga tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga melakukan kunjungan ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan MH. Tahmrin Jakarta, Kamis (7/4).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sejumlah inovasi dan aplikasi, baik yang diperintahkan atau telah menjadi kebijakan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atau yang sifatnya telah menjadi mengaturan dari Sekretariat Jenderal Bawaslu RI tujuannya sama dengan salah satu asas Pemilu, yaitu mengefisienkan pekerjaan.
Koran Sindo, Jakarta - Pilkada serentak 2017 diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp2,97 triliun.
beritaempat.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menepis anggapan yang menyebut bahwa pemerintah daerah tidak serius dalam menganggarkan anggaran untuk pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015. Menurutnya, Pilkada tahun 2015 lalu sudah berjalan baik dan efektif, ditambah adanya dukungan yang maksimal dari pemerintah di masing-masing daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, tugas pengawas pemilu adalah untuk memastikan proses adminitrasi berjalan dengan baik. Sementara KPU memiliki kewajiban untuk menjalankan sebagaimana asas-asas pemilu dimana salah satunya adalah menjalankan rekomendasi pengawas pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono, memastikan Pilkada serentak 2017 tetap dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut mengacu kepada Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.
TEMPO.CO, Jakarta
Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Momentum menjelang dan paska Pemilu dan Pilkada di Indonesia seringkali menjadi penyebab masyarakat terkotak-kotak antar pendukung calon. Perpecahan tersebut ada kalanya berujung pada konflik horizontal di beberapa daerah.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Pemprov Jawa Barat mengapresiasi kinerja jajaran pengawas pemilu di Provinsi Jawa Barat pada pilkada serentak di 8 (delapan) kabupaten/kota se Provinsi Jawa Barat tahun 2015 lalu. Hasilnya, 8 (delapan) kabupaten/kota mendapatkan kepala daerah terpilih, 7 (tujuh) sudah dilantik dan menjalankan tugasnya, sementara pasangan Bupati /Wabup Cianjur terpilih menunggu jadwal pelantikan susulan dari Kementrian Dalam Negeri dikarenakan masa jabatan incumbent belum selesai.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Penanganan pelanggaran oleh Pengawas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota rawan untuk dipermasalahkan oleh peserta pemilu. Oleh karena itu, harus ada prosedur standar yang baik dan baku dalam penanganannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Aceh yang rencanaya akan diselenggarakan pada 2017 mendatang terancam gagal. Lantaran belum tersedianya anggaran bagi penyelengara, khususnya Pengawas Pemilu Aceh di tingkat kabupaten/kota.
