Sekjen Bawaslu Serahkan POK DIPA 2017 ke Kepala Biro
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Memasuki tahun anggaran 2017, Bawaslu menggelar Rapat Penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2017 dan Penandatanganan Pakta Integritas Kepala Biro dan Kepala Bagian di Lingkungan Bawaslu RI dan DKPP RI di Gedung Bawaslu, Kamis (29/12).

 

Ketua Bawaslu : Pilkada DKI Harus Mengharmonisasi Perbedaan
Ditulis oleh : Ira Sasmita pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad berharap Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada di daerah lainnya tidak berujung pilu. Khusus untuk pemilihan di DKI Jakarta yang suhunya semakin meningkat, Muhammad berharap Pilkada DKI Jakarta dapat mengharmonisasi perbedaan yang ada.

 

Pimpinan Bawaslu Supervisi Langsung ke Kabupaten Jepara
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jepara, Badan Pengawas Pemilu - Kabupaten Jepara sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 nanti, menjadi target pengawasan  Bawaslu RI. Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah turun langsung ke daerah yang terkenal dengan seni ukir tersebut pada Rabu (21/12).

 

Tingkatkan Pengawasan Tahapan Kampanye, Jajaran Pengawas Pemilu Berkonsolidasi
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu –Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta.

Ketua Bawaslu: RUU Pemilu Harus Hadirkan Kepastian Hukum
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum yang sedang digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR RI memberikan kesempatan bagi penyelenggara Pemilu dan masyarakat sipil untuk memberikan masukan dan penajaman terkait poin-poin penting yang akan dituangkan di RUU pemilu. Menurut Ketua Bawaslu RI Muhammad, RUU Pemilu harus bisa menghadirkan kepastian hukum.

Bawaslu Sosialisasikan Program Pengawasan TPS Berbasis IT
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :

Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu menggelar kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Berbasis IT dan Evaluasi Program Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pilkada  Tahun 2016”.

Bawaslu Raih Peringkat Kelima Keterbukaan Informasi Publik
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Setelah berhasil mencapai peringkat kedelapan dalam  Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik kategori Lembaga Non Struktural (LNS) di tahun 2015, Bawaslu meningkatkan prestasinya dengan berhasil mencapai peringkat kelima di tahun 2016.

 

Partisipasi Meningkat, KIP Umumkan Pemeringkatan Badan Publik 2016
Ditulis oleh : ali imron pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) John Fresly telah mengumumkan hasil pemeringkatan Badan Publik (BP) tahun 2016 di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Selasa (20/12). Pada pengumuman hasil pemeringkatan BP, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan secara langsung penghargaan kepada BP yang masuk peringkat 1 hingga 10 dari 7 kategori, berupa plakat dan piagam penganugerahan keterbukaan informasi publik dari KIP.

 

Ketua Bawaslu Minta Predikat WTP Dipertahankan
Ditulis oleh : ali imron pada :

Manado,  Badan Pengawas Pemilu -  Ketua Bawaslu Muhammad meminta agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran harus dipertahankan. Menurutnya predikat yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tersebut merupakan tugas berat Bawaslu ke depan dalam mempertahankan predikat WTP di tahun berikutnya.

 

Cegah Kerawanan Pilkada, Bawaslu Gelar Rakor Stakeholder di Papua Barat
Ditulis oleh : ali imron pada :

Manokwari, Badan Pengawas Pemilu – Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Papua Barat tahun 2017, Bawaslu RI bersama Bawaslu Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder serta Pelatihan Media Massa dan Ormas dalam rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Sabtu (17/12), di Mansinam Beach Hotel, Manokwari.

 

Pengawas Pemilu Harus Fokus Identifikasi Politik Uang
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilu Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron mengatakan jajaran pengawas Pemilu harus fokus mengidentifikasi adanya dugaan pelanggaran politik uang pada Pilkada 2017 nanti. Hal ini  menyusul adanya kewenangan baru yang diberikan kepada jajaran pengawas Pemilu untuk menangani pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bawaslu Ajak Masyarakat Kawal Pilkada
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bertempat di Wisma Bhayangkari Komplek Mabes Polri Jakarta, Divisi Humas Mabes Polri mengadakan Dialog Polri dengan tema Bersinergi untuk Pilkada, Selasa (13/12). Dalam diskusi dan dialog tersebut, dibahas isu-isu yang menjadi tantangan bagi Pilkada 2017 yang pelaksanaannya sudah di depan mata.

 

Peran Sudah Teruji, Bawaslu Dorong Penguatan Peran DKPP
Ditulis oleh : ali imron pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu ­– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Prof. Dr. Muhammad mengapresiasi kinerja Dewan Penghormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) dalam menjalankan tugasnya sebagai dewan kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu.

 

Perannya Sudah Teruji, Muhammad Dorong Penguatan Peran DKPP
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu ­– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Prof Muhammad mengapresiasi kinerja Dewan Penghormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) dalam menjalankan tugasnya sebagai dewan kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu.

Tren Kejahatan Pemilu Semakin Meningkat
Ditulis oleh : ali imron pada :

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu - Penegakan terhadap tindak pidana pemilu harus semakin ditingkatkan mengingat faktanya bahwa kejahatan pemilu dari pemilu ke pemilu juga semakin meningkat. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) harus menjadi garda terdepan dalam mengawal proses penegakan pidana pemilu  lebih baik.