Berita

Surabaya-Badan Pengawas Pemilu. Penguatan lembaga melalui penambahan kewenangan bagi Bawaslu merupakan bukti bahwa Bawaslu memiliki peran penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan, kewenangan yang ada pada bawaslu sekarang seperti prinsip perencanaan anggaran, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengelolaan dana hibah dalam Pilkada mendatang merupakan bagian dari kewenangan Bawaslu dalam mengelola dana Pilkada secara akuntabel dan tanggung jawab.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi dalam rangka menekan terjadinya praktik pelanggaran pemilu terkait mahar politik, politik uang, dan dana kampanye menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu -Bawaslu Bali meluncurkan "Pojok Pengawasan" Pusat Pengawasan Partipatif yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai Pemilu dan hasil pengawasan Pemilu di Teras Kantor Bawaslu Bali, Jalan Cok Agung Tresna Nomor 67,Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Selasa (10/10/2017).

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu- Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi salah satu kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu - Sosialisasi tatap muka kepada stakeholders dan masyarakat merupakan langkah yang strategis dan menentukan keberhasilan proses pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu serentak tahun 2017. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, I Gede Putu Jaya Suartama, Selasa (10/10/2017).

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu Bali I Ketut Rudia optimis jika pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019 akan dapat berjalan dengan baik karena badan penegak hukum pemilu sudah jadi satu, yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menegaskan salah satu prinsip yang menjadi dasar Bawaslu bekerja adalah setiap orang harus dimudahkan untuk memperoleh hak konstitusionalnya dan tiap orang harus dipersulit untuk kehilangan hak konstitusionalnya. Prinsip tersebut, dijalankan termasuk dalam proses pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya guna mencegah potensi masalah yang dapat muncul dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2019. Bawaslu telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta menyampaikan sejumlah instruksi terhadap jajaran pengawas di daerah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Mengundang seluruh partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Jakarta, Senin (9/10/2017). Pada tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu, Ketua Bawaslu, Abhan mewanti-wanti seluruh parpol agar cermat dalam memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pencegahan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Jakarta, Senin (9/10/2017). Kegiatan ini mengundang 73 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI mengelar Rapat Kerja Nasional terkait Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 di Hotel Indoluxe, Yogyakarta, Senin (9/10/2017). Kegiatan yang mengundang seluruh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota yang terdapat Pilkada tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan dalam pelangaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Komisi II DPR RI Zainudin amali mengakui pentingnya peran penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan KPU) dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu. Menurutnya, sesama penyelenggara harus menjaga keharmonisan dalam bertugas mengawal prosesnya Pilkada dan Pemilu nanti.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilu -Bawaslu RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Persiapan Pengawasan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018, serta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Surabaya, Senin (9/10/2017) hingga Selasa (10/10/2017),

Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin menegaskan pihaknya terus mendorong pengawasan partisipatif dan berupaya memperluas kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk menjadikan Bawaslu sebagai rumah bersama dalam melakukan pengawasan pemilihan. Salah satu target langkah tersebut, adalah menjadikan kualitas proses pemilihan beriringan dengan kualitas hasil pemilihan.

Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menilai keberadaan partisipasi pengawasan masyarakat/ stakeholder diluar penyelenggara sangat penting dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang bersih, berkualitas, dan bermartabat untuk memperoleh pemimpin yang amanah dan bersih. Atas dasar itu, dalam rangka penguatan masyarakat dalam pengawasan tahapan Pilkada Tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu menggelar diskusi Konsolidasi Pengawasan Partisipatif di Semarang, Jumat (6/10/2017).