Penandatanganan NPHD Terakhir di Malut, Bupati Kepulauan Taliabu Mengaku Tak Ada Masalah
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Maluku Utara (Malut) Muksin Amrin menyebut Kabupaten Kepulauan Taliabu merupakan kepulauan terakhir yang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Kabupaten Kepulauan Taliabu merupakan daerah terakhir yang melakukan penandatanganan NPHD, sehingga 'clear' (selesai) seluruh daerah di Maluku Utara yang melakukan penandatanganan NPHD," katanya saat memberikan sambutan dalam Penandatanganan NPHD di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Bawaslu Sumbar Dukung Penerbitan Buku Laporan Pemantau Pemilu
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Setelah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Pemantau Pemilu memiliki kewajiban melaporkan kegiatan pemantauan. Tim Asistensi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Ihsan mengungkapkan, lebih baik bila laporan pemantauan pemilu tersebut berbentuk buku.

"Kita apresiasi KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Sumatra Barat yang menerbitkan buku hasil pemantauan Pemilu 2019," katanya di Padang, Kamis (17/10/2019).

Abhan Beberkan Evaluasi Pemilu Serentak Dalam Sidang MK
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar hadir sebagai pihak terkait dalam sidang permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak.

Dalam keterangannya, Abhan menyampaikan beberapa catatan terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2019 diantaranya adanya pengawas pemilu yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas.

380 Pidana Pemilu 2019 'Inkracht', Dewi: Terima Kasih Kepolisian dan Kejaksaan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan, dari 548 temuan dan laporan tindak pidana pemilu yang sampai tahap pemeriksaan di pengadilan, 380 putusan diantaranya ditetapkan berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh pengadilan, baik oleh pengadilan negeri (PN) atau pengadilan tinggi (PT).

Hal tersebut, kata Dewi, menunjukan kerja- kerja efektif di Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.

Seleksi Panwascam, Bagja Ingatkan Bawaslu Daerah Jangan Berdasarkan Kedekatan Relasi
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang gelaran Pilkada Serentak 2020, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja ingatkan pentingnya peran panitia pengawas kecamatan (panwascam) dalam melakukan pengawasan. Maka dari itu, dia menegaskan pentingnya selektivitas dalam pemilihan panwascam.

Baca juga: Bagja Harap Pemerataan Anggaran Setiap Divisi Bawaslu Daerah

Bagja Harap Pemerataan Anggaran Setiap Divisi Bawaslu Daerah
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap pemerataan anggaran untuk setiap divisi Bawaslu daerah demi menyongsong pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan untuk Pilkada Serentak 2020. Pemerataan yang dia maksud bukan soal kuantitas yang sama, namun teekait keseimbangan kebutuhan masing-masing divisi.

Baca juga: Fritz : Jajaran Pengawas Pemilu Harus Jaga Integritas Saat Pilkada 2020

Fritz : Jajaran Pengawas Pemilu Harus Jaga Integritas Saat Pilkada 2020
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan jajaran Pengawas Pemilu agar bisa menjaga integritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Pria batak ini melihat integritas dapat menjadi wujud jaminan dari keberhasilan dan kualitas, sehingga butuh terus dipertahankan. Integritas, lanjutnya, bukan hanya persoalan individu namun juga lembaga.

Bawaslu Segera Rampungkan Perbawaslu Pencalonan Pilkada 2020
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu segera menyelesaikan penyusunan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pencalonan Pilkada 2020. Aturan hukum ini diharapkan bisa dikonsultasikan ke DPR bersamaan dengan konsultasi Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI yang akan datang.

Anggota Bawaslu M Afifuddin menekankan, saat ini dalam pencalonan Pilkada 2020 sudah ada tahapan krusial meskipun PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pencalonan yang sudah uji publik masih belum disahkan DPR.

Jelang Pilkada Serentak, 204 Daerah Telah Menandatangani NPHD
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang Pilkada Serentak 2020, Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, telah ada 204 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menurutnya, ada beberapa kendala terkait keterlambatan di beberapa daerah.

Kendalanya, lanjut dia, diantaranya ada argumentasi dari pemerintah daerah (pemda) terkait terbatasnya anggaran. Maka menurutnya, Bawaslu pun terus melakukan langkah-langkah agar mendorong kementerian dalam negeri (Kemendagri), kepala daerah dan DPRD menyelesaikan hal tersebut.

Perekrutan Panwascam Pilkada 2020 Dimulai November
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bakal memulai perekurut pengawas kecamatan untuk Pilkada 2020 pada November 2019. Peluncuran pengumuman seleksi disosialisasikan pada akhir Oktober ini.

"Panwascam (Pilkada 2020) segera kita bentuk, sehingga Desember kita sudah ada panwascam," ungkap Ketua Bawaslu Abhan dalam Foccus Group Discussion Pemetaan Permasalahan Hukum Perbawaslu Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Harap Bawaslu Jadi Pusat Pembelajaran, Dewi: Harus Ada Publikasi
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Probolinggo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengaku, punya cita-cita ingin menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu. Nantinya masyarakat, mahasiswa, akademisi dan semua stakeholder yang terkait bisa belajar dan menggali informasi dari Bawaslu.

Dewi meminta Bawaslu seluruh tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar membuat laporan penanganan pelanggaran pemilu disertai informasi yang lengkap dan tampilan menarik. Supaya menggoda minat masyakat untuk membaca dan memahami isi laporan.

Bagja: Bawaslu Paling Konsisten Tegakkan Aturan Pemilu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu adalah penyelenggara pemilu yang paling konsisten menegakkan aturan pemilu.

Ini terlihat salah satunya saat pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2019 lalu, di mana Bawaslu meloloskan mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019 karena aturan yang termuat dalam Peratutan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Afif: Bawaslu Bantu Temukan Metode Pemilu Khas Indonesia
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, kerja pengawas Bawaslu bantu Indonesia menemukan pemilu pas bagi Indonesia. Karena menurutnya, pemilu Indonesia masih dalam bentuk mencari teknis yang tepat. "Bukan yang bagus, tetapi kita mencari pemilu yang cocok," katanya di Semarang, Senin (14/10/2019).

Akademisi Harap Bawaslu Perbanyak Hasil Kajian Pengawasan Pemilu
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Para akademisi berharap Bawaslu bisa memperbanyak hasil kajian penelitian tentang pengawasan pemilu. Sebab, belum banyak buku terkait pengawasan pemilu. Demikian kesimpulan dari Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Program Riset Review Pilkada Serentak di Semarang, Minggu (13/10/2019).

Salurkan Bantuan Gempa di Maluku, La Bayoni: Mari Bergandeng Tangan
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Peduli gempa di Maluku, Bawaslu kunjungi pengungsi dan menyalurkan bantuan korban gempa di Kabupaten Maluku Tengah. Kunjungan bantuan kemanusiaan kali kedua ini diberikan jajaran Bawaslu pusat dan jajaran Bawaslu Maluku, Minggu (13/10/2019).