Jambi, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap hubungan antara Bawaslu, KPU, akademisi, pemantau pemilu, media dan stakeholder lainnya tetap harmonis seperti saat ini. Komunikasi dan koordinasi antarlembaga harus lebih ditingkatkan lagi menjelang Pilkada Serentak 2020.
Jambi, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mempersilakan kepada peserta Pilkada Serentak 2020 untuk ajukan sengketa hasil kepada Bawaslu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karena kewenanga penyelesaian sengketa pilkada merupakan ranah Bawaslu tingkat provinsi dan Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masih disebut sebagai panitia pengawas (panwas) yang sudah dibekali penyelesaian sengketa.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian, namun membutuhkan partisipasi masyarakat dalam melibatkan diri mengawasi tahapan pemilu maupun pilkada dari awal sampai selesai.
Hal itu dia ungkapkan oleh saat membuka seminar nasional Sosialisasi Pengawasan Pemilu Dalam Rangka Kilas Balik Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 dan Penguatan Penanganan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan 2020 di Jambi, Minggu (29/9/2019).
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Abhan meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun laporan hasil pengawasan Pemilu 2019 dengan data yang valid.
Menurutnya, penyusunan laporan hasil pengawasan tersebut haus sesuai dengan peristiwa yang terjadi dalam melaksanakan pengawasan. Sehingga, gukan hanya berbentuk laporan sekadar formalitas semata.
Jakarta,Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Indeks Kerawanan pemilu (IKP) yang sedang disusun menjadikan posisi Bawalu lebih penting. Dia mengaku siap menyosialisasikan ke seluruh dunia terkait IKP sebagai produk Bawaslu yang punya karakteristik khusus.
Baca juga: Abhan Minta Perekrutan Pengawas Ad Hoc Transparan dan Profesional
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta perekrutan jajaran pengawas Ad hoc (sementara) harus transparan dan profesional. Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota menurutnya harus bisa menjaring panitian pengawas kecamatan (panwascam), panitia pengawas lapangan (PPL), dan pengawas TPS yang punya kapasitas mumpuni terkait pemilu. Sebab, pengawas Ad hoc terbukti punya peran besar sukseskan Pemilu 2019.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Rahmat Bagja mengatakan, setiap pengawas ke depan harus memiliki kompetensi sebagai mediator. Menurutnya, sertifikasi mediator akan membantu Bawaslu tingkat provinsi dalam menyelesaikan sengeketa pemilihan saat penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020.
"Pengawas itu juga mediator," katanya di Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Sabtu (28/9/2019).
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengajak jajaran KPU untuk satu suara mendorong dan mendukung DPR RI periode yang akan dilantik pada Oktober mendatang guna melakukan revisi terbatas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, keberhasilan Pemilu Serentak 2019 buah dari sinergi antarpenyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam mengawal proses tahapan awal hingga akhir. Sinergi ini ditambah dukungan regulasi yang membuat peningkatan partisipasi masyarakat.
Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik tujuh pejabat struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Sekertariat Jenderal Bawaslu dan Sekertariat Bawaslu Provinsi Tahun 2019. Pelantikan ini dilakukan guna mempersiapkan pejabat-pejabat yang siap menyempurnakan kinerja Bawaslu pada Pilkada serentak 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap penyusunan naskah kajian aturan pembinaan aparatur pengawas pemilu bisa segera dituangkan dalam bentuk Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Untuk, dia meminta naskah tersebut disesuaikan dengan divisi hukum.
Abhan mengatakan, Perbawaslu terkait Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilihan Umum sangat dibutuhkan sebagai pedoman. Menurutnya, tak lama lagi, yakni mengawali November 2019, Bawaslu akan membuka seleksi pengawas Ad hoc (sementara) jelang Pilkada Serentak 2020.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyusun aturan klasifikasi untuk pencabutan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang sudah tak relevan. Hal ini dilakukan dalam rangka audit regulasi.
Koordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya akan segera merapikan kembali seluruh aturan yang pernah dibuat oleh Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, Bawaslu sewajarnya memberikan penghargaan kepada pengawas-pengawas pemilu dan masyarakat. Menurutnya, pengawas pemilu dan masyarakat sahabat Bawaslu telah membantu menyukseskan penyelenggaraan dan pemantauan Pemilu 2019.
"Kita harus akui, masyarakat telah menaruh harapan besar atas kinerja pengawasan pemilu," katanya di Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/9/2019) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menghadiri launching buku dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam peluncuran buku tersebut, Afif menekankan pentingnya perjuangan kepada hak advokasi kelompok-kelompok rentan.
Baca juga: Sanjung Penyelenggara Pemilu 2019, Wakil Ketua DPR Sampaikan Tiga Masukan
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Wakil ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyanjung kinerja penyelenggara Pemilu 2019 yang meliputi Bawaslu, KPU, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Namun, dia pun menyampaikan tiga masukan perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada mendatang.
Baca juga: Bawaslu Sampaikan Hasil Evaluasi Pemilu 2019 Kepada DPR
