Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pimpinan Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus menjaga semangat kerja. Dengan modal semangat itu, pengawas pemilu diharapkan mampu membangun antusiasme kerja, kemudian akan memiliki loyalitas yang kuat.
"Ini namanya 'passion' pengawas pemilu," katanya di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyiapkan inovasi program pencegahan dan pengawasan Pilkada Serentak tahun 2020 dengan pembentukan kelompok kerja (pokja) guna mecegah terjadinya politik uang. Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan, program pencegahan dan pengawasan ini sebagai tindak lanjut dari program Patroli Pengawasan Antipolitik Uang yang dilaksanakan saat minggu tenang dalam Pemilu Serentak 2019.
"Bawaslu akan bentuk Pokja Politik Uang," katanya di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Abhan menerangkan, evaluasi SDM terkait kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota.
"Penyelenggara itu KPU dan Bawaslu, maka penyelenggara kabupaten/kota itu ya KPU dan Bawaslu," katanya di Jakarta, Kamis (24/10/2019) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi pengawas tingkat desa/kelurahan yang telah bekerja keras mengawasi Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, tanpa kehadiran mereka di TPS, Bawaslu tidak bisa bekerja maksimal melakukan pengawasan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pengawas pemilu adalah orang-orang yang membawa api perubahan demokrasi Indonesia. Api yang dia maksud yakni, semangat yang membara untuk bekerja dalam menjamin pemilu yang adil dan berintegritas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan pengawas pemilu bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam bidang hukum pemilu. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengawasan Pilkada di Jakarta, Kamis (24/10/2019) malam.
Kepada seluruh peserta, Bagja mengungkapkan, pengawas pemilu bisa menjadi hakim pemilu di masa mendatang. "Pengawas pemilu itu ya hakim pemilu," katanya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, baru tahun ini, sengketa baik di tingkat nasional dan provisi ditunggu oleh warga. Bagja melanjutkan, masyarakat sekarang menunggu sidang sengketa di Bawaslu untuk ditonton.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, politik hukum Pemilu yang mengubah Pantia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tingkat kabupaten/kota menjadi Bawaslu yang telah peanen sudah tepat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan, ada forum di Amerika Serikat (AS) yang mengakui kerja-kerja Bawaslu. Ternyata, menurutnya, kerja-kerja pengawasan Pemilu 2019 dianggap hal baru bagi komunitas politik di AS.
“Bawaslu Indonesia menginisiasi pertemuan anti hoax dan berita bohong dengan banyak pihak yang tidak pernah dilakukan di Amerika,” katanya di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan melantik delapan anggota Bawaslu dan Panwaslih tingkat kabupaten/kota untuk penggantian antarwaktu (PAW) masa jabatan 2019-2023. Pengucapan sumpah dan janji disaksikan langsung dua anggota Bawaslu, yakni M Afifuddin dan Fritz Edward Siregar di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
"Selamat kepada saudara-saudara yang terpilih sebagai anggota Bawaslu, panwaslih kabupaten/kota menggantikan beberapa anggota yang berhalangan atau ada yang meninggal dunia," ucap Abhan dalam sambutannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menghadiri sidang perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda keterangan pihak termohon dari pihak DPR, Kemendagri, Kemenkumham, dan presiden.
Penajam Paser Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan Pilkada Serentak 2020 segera dimulai, Bawaslu pun bersiap menghadapi pesta demokrasi yang akan dilakukan di 270 daerah pada 23 September 2020.
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu yang akan mengawasi Pilkada Serentak 2020 harus berani meminimalisir terjadinya politik uang. Baginya, hal ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Bawaslu dan KPU.
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pentingnya mewujudkan pemilu demokratis, ditekankan sebagai pesan Bawaslu kepada para wisudawan dan wisudawati Universitas Balikpapan (Uniba) tahun 2019. Hal ini menurut Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, bertujuan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sebagai sarana rakyat memilih calon pemimpin dapat terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap, persoalan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) yang terjadi di beberapa provinsi dan kabupaten/kota bisa selesai ditandatangani sebelum tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai, yakni pada 26 Oktober 2019. Hal ini baginya agar Bawaslu tidak terlambat mengawasi tahapan pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan, setidaknya ada empat rintangan dalam pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020. Menurutnya, masalah yang dihadapi Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pembahasan dana hibah dengan pemerintah daerah (pemda), antara lain permasalahan administrasi, peraturan perundang-undangan, ketersediaan anggaran daerah, dan lain sebagainya.
"Inilah masalah yang dihadapi oleh pengawas pemilu untuk mendapatkan anggaran daerah," katanya di Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
