Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan mekanisme pengaktifkan kembali Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sedang dirumuskan. Pengawas ad hoc (sementara) tersebut, menurutnya bakal bertugas mengawasi jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara di TPS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta KPU segera mengeluarkan jadwal tahapan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan MK. Hal tersebut menurutnya supaya Bawaslu bisa segera bergerak melakukan kerja-kerja pengawasan di beberapa daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa ditekan dengan kehadiran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Menurutnya, potensi kerawanan pelanggaran pidana pemilihan (pilkada) masih sangat tinggi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menganalisa 16 permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan kajian Divisi Hukum Bawaslu ada tiga jenis masalah penyebab dilakukannya PSU yaitu terkait Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPT/DPTB), kesalahan administrasi, dan pidana.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan seluruh kegiatan penyelenggara pemilihan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU) terhalang oleh anggaran.
Hal ini disampaikan Bagja dalam Rapat Penyusunan Strategi dan Analisis Pengawasan Dalam Pemungutan Suara Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, Rabu (24/3/2021). "Masalah utama adalah anggaran, apakah ada anggaran untuk kerja-kerja penyelenggaraan pemungutan/penghitungan suara ulang," tanya dia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuat dilema dalam penanganan dugaan pelanggaran menjelang pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU). Menurutnya, akan muncul perdebatan yang berkaitan dengan pelanggaraan pemilihan setelah putusan MK.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mulai menganalisa potensi kerawanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) gelaran Pilkada 2020. Analisis dilakukan usai Mahkamah Kontitusi (MK) mengabulkan 16 permohonan PSU Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2020.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan putusan MK itu harus dibaca dengan lebih rinci. Bawaslu harus membaca kesesuaian pertimbangan putusan MK dengan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) yang telah dibuat Bawaslu. Hal ini supaya Bawaslu bisa melakukan pengawasan dan pencegahan lebih maksimal.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
“Untuk menyempurnakan Pemilihan 2024 perlu adanya sinkronisasi PKPU dan Perbawaslu setiap Tahapan supaya bisa berjalan selaras," kata Abhan saat menghadiri kegiatan seminar nasional Fenomena Pilkada Serentak 2020 dan Resolusi Penyelenggara Menuju Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Semarang, Selasa (23/3/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menerima sertifikat penghargaan terintergrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional. Penghargaan ini langsung diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan banyaknya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai hasil putusan MK harus segera ditindaklanjuti. Salah satu tindaklanjut dengan koordinasi bersama KPU Daerah (KPUD).
Menurut Afif, persiapan mendasar seperti tata laksana pengawasan yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus kembali dirembukkan. Dia menjelaskan pengawasan yang ada di TPS bisa diperketat, armada pengawasnya, pengawas tingkat desa, dan beberapa hal lainnya.
Bandar Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung - Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Muhammad Teguh menargetkan Bawaslu Provinsi Lampung sebagai badan publik informatif Tahun 2021.
Hal itu disampaikan Teguh saat menerima audiensi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kesatuan Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik (KP2KIP), di kantor Bawaslu Lampung, selasa (23/3/2021).
"Kami sudah mendapatkan kategori (badan publik) cukup informatif dari Bawaslu Republik Indonesia. Dan tahun ini kami targetkan harus ke arah yang informatif," ujar Teguh.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan vaksinasi covid+19 bagi seluruh jajaran Bawaslu merupakan upaya untuk memaksimalkan kerja-kerja pengawasan pemilu. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam membuka acara pemberian vaksin di lingkungan Bawaslu, Selasa (23/3/2021).
"Saya berharap dengan vaksinasi ini kita dapat menjalankan proses konstitusi dalam mengawasi pemilu dengan maksimal," ujarnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar pemberian vaksin (vaksinasi) covid-19 bagi seluruh pegawai, Selasa (23/3/2021). Vaksinasi tersebut, dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementrian Kesehatan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan vaksinasi covid-19 merupakan upaya efektif untuk memulihkan kesehatan dan juga perekonomian bangsa. Hal itu menurutnya virus covid-19 yang melanda seluruh dunia membuat perekonomian banyak negara secara umum dan Indonesia secara khusus menjadi terpuruk.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 13 permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Senin (22/3/2021). Dari jumlah putusan tersebut, sepuluh permohonan dikabulkan dan tiga permohonan ditolak.
