Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan Bawaslu saat ini sedang mempersiapkan kurikulum pendidikan untuk pelatihan pengawas Pemilu. Rancangan kurikulum Diklat tersebut diharapkan dapat membantu pengawas untuk meminimalisir sejumlah potensi konflik pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda berharap pengesahan derah otonomi baru (DOB) tidak dilakukan berdekatan dengan penetapan keterpenuhan syarat hasil verifikasi administrasi dan faktual. Alasannya hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan menjalin kerja sama dengan berbagai media massa, di antaranya Media Group dan TV One. Kerja sama tersebut dalam rangka meningkatkan literasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif oleh media massa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak para kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Menurtunya, salah satu faktor kencangnya polarisasi masyarakat pada Pemilu 2019 terjadi karena urang meleknya masyarakat pada isu-isu yang ada pada media sosial (medsos).
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi – Anggota Bawaslu yang juga Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Totok Hariyono menjabarkan, dalam kelembagaan Bawaslu divisi sengketa merupakan juru damai yang diharapkan dapat meminimalisir konflik baik vertikal maupun horizontal yang muncul dalam proses tahapan pemilu.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan arah kebijakan penanganan pelanggaran Bawaslu dalam Pemilu 2024 ini. Dia menyatakan penanganan pelanggaran harus mengarah kepada pedoman dan basis keadilan restoratif serta mengutamakan pencegahan.
Dia menjelaskan dalam arti sosialisasi dan regulasi, kedepannya kebijakan keadilan pemilu mengarah kepada pemulihan (keadilan restoratif). Bagi Puadi, keadilan restoratif bukan dimaksudkan Bawaslu memberi ruang untuk terjadinya pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan mengkaji usulan aplikasi Electoral Redistricting besutan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda saat menerima audiensi Perludem ke kantor Bawaslu RI, Rabu (15/6/2022).
“Kita akan susun dan mengkaji semua masukan-masukan dari stakeholder, termasuk dari NGO. Aplikasi ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi jajaran kita di daerah”, jelas Herwyn saat menanggapi usulan aplikasi tersebut.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan pentingnya dalam kemampuan untuk menulis, baik secara kebutuhan akademis maupun tuntutan kerja atau kinerja sebagai pengawas pemilu. Untuk itu, dia meminta jajaran Bawaslu dapat menuliskan pengalamannya dalam membangun citra positif kelembagaan.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Memasuki tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan penyelenggara perlu menjaga tiga hal penting yaitu integritas, soliditas dan profesionalitas. Sebab menurutnya, karena Pemilu 2024 merupakan perhelatan besar, maka penyelenggara perlu siap dan matang dalam bertugas.
"Godaan banyak, tantangan banyak, tetapi integritas yang akan bisa menjaga kita tegak di Bawaslu," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 di Bogor, Selasa (14/6/2022) malam.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu (Puslitbangdiklat) Bawaslu meminta masukan kepada berbagai pihak terkait dengan pengawasan tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024. Hal itu bertujuan untuk mitigasi risiko pengawasan tahapan pemilu.
Plt Kapusdatin KPU Andre Putra Himawan menjelaskan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang digunakan pada Pemilu Serentak 2019 lalu. Untuk itu, KPU telah melakukan pemutakhiran terhadap Sipol.
