Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menerima audiensi dari Poros Sahabat Nusantara (POSNU) yang merupakan organisasi massa yang fokus dalam isu kepemudaan. Ketua Umum Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Elina Dian Karmila, mendorong kolaborasi dengan Bawaslu sebagai pemantau muda di luar negeri.

Elina menyatakan pihaknya memiliki keanggotaan pelajar luar negeri. Jika diminta, anggota POSNU siap membantu menjadi pemantau di luar negeri sebagai Panwaslu Luar Negeri dan kemitraan terkait.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan pandangan sejumlah permasalahan dalam menghadapi Pemilu yang diikuti Pemilihan (Pemerintah Daerah) tahun 2024 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Untuk itu, dia menyatakan, Bawaslu membuat delapan rekomendasi sebagai masukan agar proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 yang berkualitas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak seluruh kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Hal ini disampaikan Herwyn dalam audiensi di kantor Bawaslu Kamis, (30/6/2022)

“Saya mengajak seluruh kader GAMKI untuk menjadi gembala bagi masyarakat Kristen, pemuda gereja untuk bersama-sama Bawaslu menyukseskan pemilu dan demokrasi di Indonesia," ungkapnya.

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan audiensi dengan media Warta Kota dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sinergisitas antara penyelenggara pemilu dan media. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan bahwa salah satu fungsi utama Bawaslu adalah mengedepankan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian. Maka butuh kolaborasi dan peran dari media.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2021. Dengan ini Bawaslu berhasil mempertahankan pengelolaan keuangan secara baik selama tujuh tahun terakhir.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang semakin marak digunakan dalam pesta demokrasi. Bagja melihat faktor penyebab politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas soaI menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di NKRI.

Lalu, sambungnya, ada kecerobohan atau kesengajaan individu atau politikus tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikoIogi massa serta terakhir faktor media (mainstream dan media sosial).

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta pengawas internal Bawaslu melakukan audit kinerja anggota dan ketua Bawaslu di daerah secara berjenjang.

Menurut Bagja, pengawasan kinerja pimpinan Bawaslu perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas kerja pimpinan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan penggunaan dana desa untuk kepentingan partai politik tertentu atau peserta pemilu/pilkada tertentu masuk dalam kategori politik uang. Hal itu disampaikannya mengenai kerawanan Pemilu Serentak 2024 dihadapan Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya serta perwakilan para partai politik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan syarat-syarat dan pilar pemilu berkualitas. Syarat pertama, kata Bagja, ‘genuine’ atau kemurnian suara artinya pemilu jujur dan adil, tidak terdapat manipulasi, kecurangan, dan kekeliruan administrasi.

"Genuine artinya satu suara di TPS harus sama dengan satu suara saat rekapitulasi suara (hasil suara)," katanya dalam diskusi Ngobrol Pintar Pemilu; Menakar Prospek Pemilu 2024 dan Kualitas Demokrasi di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan audiensi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam rangka menguatkan sinergi kelembagaan. Dalam kesempatan itu, Bawaslu menyampaikan kesiapan penanganan disinformasi pada hajatan Pemilu Serentak dan Pemilihan Tahun 2024, Selasa (28/6/2022).

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak Bawaslu daerah (provinsi hingga kabupaten/kota) dapat memetakan potensi pelangggaran dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) mendatang. Untuk itu, dia meminta adanya pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menangani pelanggaran yang bakal muncul.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong, perlu adanya dukungan administrasi yang memadai, untuk mengimplementasikan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dalam melakukan pengelolaan keuangan, yang meliputi, tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

"Itu semua, tidak akan mungkin tercapai, apabila tidak dibarengi dengan dukungan administrasi yang memadai," katanya saat membuka kegiatan pelatihan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan bagi Satuan Kerja di Lingkungan Bawaslu, Selasa (28/6/2022) di Bali.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap bahwa pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) Pemilu dapat dikelola dengan baik, secara tertib dan terbuka (transparan). Untuk itu menurutnya perlu ada kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya agar terjaga keamanannya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan arah kebijakan lembaga pengawas pemilu saat ini mengutamakan pengawasan dan pencegahan. Dalam dimensi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024, Bawaslu juga bakal memprioritaskan upaya pencegahan guna meminimalisir permohonan sengketa proses.