Jakarta, Badan Pengawas pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi memaparkan data pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2019 lalu. Total temuan pelanggaran netralitas ASN Pemilu 2019, kata Puadi terdapat 914 temuan. Dia pun menyebutkan tiga faktor penyebab maraknya pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu maupun pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (pemilihan).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menandatangani perjanjian kerja sama mengenai peningkatan kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) serta pembentukan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Tanda tangan perjanjian kerja sama dibubuhkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro dan Sekretaris Utama LKPP Robin Asad Suryo di Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/5/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyaksikan penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understansing/MoU) antara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman RI dalam meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus manajemen ASN berbasis sistem merit. Dalam kesempatan itu, Bagja meminta kedua lembaga tersebut tidak hanya mengawasi soal netralitas ASN., namun pula ikut mengawasi seleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi yang sebentar lagi akan dibuka pendaftarannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan dalam mempersiapkan pemilu berintegritas, Bawaslu terus menguatkan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menggandeng kementerian dan lembaga Negara lainnya. Dia menambahkan, jajaran pengawas pemilu saat ini, banyak melakukan pembenahan internal demi memperbaiki kualitas kinerja sehingga semakin dipercaya publik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda berharap Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu menjadi think tank yang akan merumuskan kebijakan Bawaslu secara keseluruhan. Kebijakan tersebut, harap Herwyn dapat menjadi dasar bagi pimpinan Bawaslu dalam menyusun rencana kerja strategis (renstra) yang dapat dilaporkan kepada masyarakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Puadi menyampaikan Bawaslu harus terus mengembangkan aplikasi digitalnya lebih canggih dan mudah digunakan. Hal ini dikatakannya saat menyosialisasikan elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) Bawaslu RI.
Menurutnya, orang Indonesia sudah tidak asing lagi dengan gawai, sehingga dia ingin pelayanan Bawaslu bisa semakin dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui aplikasi e-PPID yang bisa diunggah lewat gawai.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyatakan Bawaslu terus berkomitmen dalam meningkatkan kepercayaan publik. Salah satunya, kata dia, dengan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) versi 3.0.
Melalui SIPS versi 3.0 ini, kata Totok, masyarakat dan partai politik akan lebih mudah dalam melihat dan memantau sejauh mana permohonan sengketa yang diajukan telah ditangani.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Herwyn J.H. Malonda berharap proses perekrutan anggota Bawaslu provinsi akan transparan, berintegritas, dan efektif. Untuk itu, katanya tim seleksi (timsel) di 25 provinsi akan disediakan kesekretariatan yang terpisah dari sekretariat Bawaslu provinsi.
Selain itu, dia menyatakan akan ada rencana penyediaan tenaga staf Bawaslu yang diperbantukan untuk sekretariat timsel. Di mana, lanjutnya, staf Bawaslu perbantuan tersebut akan dipisahkan sementara dengan kerja di Bawaslu.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi dapat memfasilitasi pembekalan hingga kebutuhan tim seleksi (timsel) anggota Bawaslu provinsi secara detail. Menurutnya, transparansi proses perekrutan yang akan berlangsung di 25 provinsi harus memerhatikan ketentuan aturan yang berlaku.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua Anggota Bawaslu, yakni Lolly Suhenty dan Puadi melakukan wawancara verifikasi tiga calon penggantian antar-waktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Menurut Lolly hasil verifikasi ini akan dibahas secara detail dan diputuskan dalam rapat pleno kelima pimpinan Bawaslu.
Perlu diketahui, verifikasi ini dilakukan karena salah satu Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi Rivai mengundurkan diri secara resmi pada Maret 2022. Untuk itu, ketiga calon PAW ini kemudian diundang melakukan verifikasi agar mengisi jabatan yang kosong tersebut.
Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta - Sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan media sosial dan saluran informasi podcast, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kehumasan: Optimalisasi Penggunaan Media Sosial dan Podcast di Jakarta, Jumat (27/05/2022).
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu– Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan perlu ada keseimbangan dan penguatan kelembagaan Bawaslu. Hal ini disampaikannya saat memimpin apel sore di halaman kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, Jumat (27/05/2022).Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan perlu ada keseimbangan dan penguatan kelembagaan Bawaslu. Hal ini disampaikannya saat memimpin apel sore di halaman kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, Jumat (27/05/2022).
Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dua Anggota Bawaslu, yakni Puadi dan Herwyn JH Malonda melakukan verifikasi kelayakan terhadap tiga calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sisa masa jabatan 2018-2023. Selain itu, keduanya meminta jajaran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar erat menjaga komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan kerja pengawasan Pemilu Serentak 2024.
