Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik delapan penggantian antar waktu (PAW) Anggota Bawaslu di enam kabupaten/kota. Pacsa pelantikan Bagja berpesan agar delapan Anggota Bawaslu kabupaten dan kota yang baru ini dapat segera menyesuaikan diri di tempat bekerjanya masing-masing.

"Setelah dilantik sudah tidak bisa bersantai-santai lagi pasca dilantik ini. Tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Temui kolega yang lainnya dan bersama-sama menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu,” tegas Bagja di Jakarta, Senin (22/08/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menilai kehadiran aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu), Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (Sigap Lapor), membantu permudah Bawaslu dalam menjalankan tugas.

"Untuk itu Bawaslu berinisiasi untuk mewujudkan layanan terintegrasi melalui pembangunan sistem terintegrasi," ucapnya dalam Rapat Teknis Pembangunan Sistem Layanan Terintegrasi Bawaslu di Jakarta, Minggu, (21/8/2022) malam.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J. H Malonda mengatakan suksesnya penyelenggaraan pemilu harus dibarengi dengan suksesnya Bawaslu mengelola keuangan. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik kepada masyarakat.

"Ini harus menjadi sukses kita bersama," kata Herwyn dalam FGD Penyusunan Perubahan Pedoman Pengelolaan Hibah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu, di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, (21/8/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menilai, batas usia minimal 25 tahun dalam seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) akan menyulitkan Bawaslu dalam menyeleksi calon Panwascam untuk Pemilu 2024. Direncanakan pada September 2022 Bawaslu akan mulai melakukan seleksi.

Kabupaten Subang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (20/8/2022). Dalam kesempatan tersebut, dia mengingatkan kepada pengawas pemilu apabila namanya dicatut partai politik (parpol) dalam Sistem Informasi Parpol (Sipol), untuk membuat keberatan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan Pemilu sudah berjalan sejak 14 Juni lalu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melihat politik identitas masih menjadi polemik dalam pemilu di masyarakat. Dia mengimbau kepada peserta pemilu untuk tidak menggunakan politik identitas dalam menjatuhkan kandidat lawan politik.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu masih menemukan data bermasalah dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU. Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Lolly Suhenty berdasarkan hasil pengawasan yang dihimpun Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

Lolly mencontohkan data bermasalah tersebut, orang yang telah meninggal tetapi masih terdata dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ditemukan juga, lanjut dia, purnawirawan TNI/Polri yang sudah berubah statusnya menjadi warga sipil, belum terdata dalam daftar tersebut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjabarkan kendala Bawaslu dalam mengawasi tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi (vermin) partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024. Dia pun memberikan penjelasan mengenai beberapa pertanyaan dari para aktivis pegiat pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran Bawaslu merefleksikan semangat kemerdekaan dengan bekerja sepenuh hati. Dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-77 ini, diberikan pula  penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 123 pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengabdi dengan kurun waktu 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak seluruh penyandang disabilitas untuk mengecek hak pilihnya pada tahapan Pemilu 2014. Seperti yang diketahui pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 akan berlangsung dari 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu selalu menggunakan hasil dan rekomendasi Monitoring Evaluasi (Monev) untuk evaluasi, perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi. Karena dapat menunjukkan celah dan kekurangan secara jelas.

Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Puadi, pada pembukaan Penyusunan Instrumen dan Pedoman Monitoring Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi tahun 2022, Senin, (15/8/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pencatutan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU sebagai anggota dan pengurus partai politik (parpol) di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Tindak lanjut tersebut salah satunya berupa imbauan bagi KPU dan jajaran Bawaslu yang namanya dicatut untuk mengajukan keberatan dan permintaan penghapusan data kepada parpol.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap KPU dapat memperluas lagi akun Bawaslu dalam mengakses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam rangka melakukan pengawasan. Hal ini menurutnya penting untuk meningkatkan pengawasan verifikasi administrasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 di dalam Sipol.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan enam prinsip pembaharuan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Perbawaslu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Menurutnya kedua rancangan Perbawaslu pengganti tersebut merupakan penyempurnaan dari Perbawaslu sebelumnya dengan perbaikan pelayanan.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap uji publik terhadap rancangan
Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dapat mengharmonisasikan berbagai kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan. Menurutnya, dua rancangan Perbawaslu yang mengatur penanganan pelanggaran pemilu ini dapat mengakomodir masukan dan bisa diterima oleh masyarakat sehingga menghadirkan proses pemilu yang lebih baik.