Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai melaksanakan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPU) Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 di Gedung MK Jakarta, Rabu (6/8). Pada sidang tersebut, Bawaslu berjanji akan memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pokok permohonan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja, kualitas serta produktifitas pegawai sebagai upaya untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Tertib Pegawai di lingkungan Sekjen Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana kasus dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Jumat (8/8).
Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadiri sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Gedung Kemenag RI, Jakarta Senin (11/8).
Sidang kedua ini dihadiri pihak teradu yaitu Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Anggota KPU, Hadar Navis Gumay, Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkiansyah. Hadir pula Ketua Bawaslu, Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas dan Daniel Zuchron.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang keempat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait banyaknya tahapan Pemilihan Presiden yang dilewati oleh KPU di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membantah telah melakukan pelanggaran kode etik saat melakukan pengawasan dan melakukan pelanggaran dalam rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Bawaslu, dalil dan aduan yang disampaikan oleh pengadu tidak terbukti dan tidak berdasar.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Tindakan ancaman terhadap penyelenggara Pemilu merupakan hal tidak terpuji dalam hal politik dan demokrasi. Sikap seperti itu, dapat mengganggu independensi dan kemandirian penyelenggara Pemilu, yang pada hakikatnya tidak dapat diitervensi oleh siapapun.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Kerja Penyusunan dan Pembahasan Draft Pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Tim Seleksi dalam rangka Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2014, di Tangerang, Rabu (13/8).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan Upacara untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di Gedung Bawaslu, Jalan MH. Thamrin No.14 Jakarta, Minggu (17/8).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu Prsesiden dan wakil Presiden tahun 2014. Senin (18/8). Pada Sidang lanjutan ini MK mengesahkan alat bukti dari pihak pemohon, termohon dan pihak terkait.
Tangerang, Bawaslu – Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas mengungkapkan bahwa ada hal yang sangat positif ketika Bawaslu bisa menghadirkan Pengawas Pemilu luar negeri pada proses rekapitulasi nasional di KPU. Dalam melakukan tugas pengawasan Pemilu di luar negeri keberadaan panwas LN tidak dipandang sebelah mata.
Makassar, Bawaslu – Dunia mengakui bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan kualifikasi demokrasi yang terbaik. Hal ini terbukti pada pelaksanaan Pemilu 2014 dengan 190 juta pemilih dapat berlangsung sukses.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu, Muhammad saat dihadirkan sebagai pemateri untuk memberikan pemahaman mengenai penyelenggaraan dan pengawasan pemilu di Indonesia terhadap mahasiswa baru Ilmu Politik Universitas Hasanuddin di Makassar, Rabu (20/8).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum sidang perselisihan hasil pemilu di MK tidak melanggar. Penilaian MK ini membantah tuduhan bahwa KPU telah melakukan kecurangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, segala bentuk manipulasi pungut hitung dan rekapitulasi suara Pemilu Presiden 9 Juli 2014 dikategorikan pelanggaran HAM dan para pelakunya merupakan pelanggar HAM. Jika terbukti terdapat manipulasi suara Pilpres, Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi para pelaku adalah pelanggar HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI tidak berkepentingan terhadap siapapun pemenang Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 lalu. Kepentingan Bawaslu adalah memastikan semua proses penyelenggaraan Pilpres berjalan dengan benar sesuai aturan main dan tidak ada penyelenggara Pemilu baik jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu di tingkat pusat dan daerah yang berbuat curang atau memanipulasi hasil Pilpres untuk memenangkan pasangan capres/cawapres tertentu.
