Banjarmasin, Bawaslu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, pihaknya lebih mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (Preventif) dalam pengawasan Pemilu. Cara tersebut dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran.
Jakarta, Bawaslu – Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tidak mengatur keberadaan mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), sehingga ada kekhawatiran jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memperbolehkan mitra PPL tersebut untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Jakarta, Bawaslu – Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menggelar simulasi pengamanan Pemilu 2014. Lokasinya di sekitar bundaran Hotel Indonesia sampai di depan gedung Bawaslu, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta. Simulasi itu berlangsung Jumat (7/2), mulai pukul 07.30 - 13.00 WIB, sehingga sebagian ruas jalan di lokasi simulasi itu akan ditutup.
Banjarmasin, Bawaslu - Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wirdyaningsih mengatakan, Bawaslu mempunyai fungsi pengawasan yang subtansinya mengawasi proses jalannya setiap tahapan Pemilu, harus bertindak tegas dan adil dalam melihat segala permasalahan terutama penanganan pelanggaran.
Jakarta, Bawaslu – Komisi I DPR RI memberikan dukungan terhadap Gugus Tugas (Task Force) Pengawasan Iklan Kampanye. Dukungan itu diberikan terkait maraknya iklan partai politik yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Bahkan, Komisi I DPR RI mendorong adanya sanksi yang tegas, baik terhadap partai politik maupun lembaga penyiaran.
“DPR mendesak gugus tugas untuk mensosialisasikan kesepakatan bersama gugus tugas kepada peserta Pemilu dan lembaga penyiaran. Hal ini untuk memastikan berjalannya aturan main,” ujar Pimpinan Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, saat menyimpulkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu, di Jakarta, Selasa (25/2).
Jakarta, Bawaslu - Iklan partai politik (parpol) di televisi saat ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk kampanye. Padahal, kampanye melalui media elektronik belum diperbolehkan, kecuali hanya 21 hari sebelum masa tenang, yaitu tanggal 16 Maret sampai 5 April 2014. Karena itu, jika ada parpol yang beriklan di luar dari jadwal tersebut, tentu saja diduga sudah melakukan pelanggaran.
Jakarta, Bawaslu – Setelah mendapat dukungan dari Komisi I DPR terkait penertiban iklan kampanye di media elektronik, empat lembaga negara yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) akhirnya menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang kepatuhan ketentuan pelaksanaan kampanye melalui media penyiaran.
Yogyakarta, Bawaslu – Meskipun pemerintah tidak memproses lagi usulan untuk membiayai Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), namun Bawaslu tetap berusaha memperkuat struktur PPL dengan mengajukan tambahan 2 orang PPL. Dengan demikian, 3 orang PPL yang ada di setiap desa/kelurahan saat ini, nantinya akan bertambah menjadi 5 orang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta klarifikasi terhadap dua pejabat negara yang hadir pada saat pengambilan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu. Mereka adalah Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, adalah mantan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) dan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa.
Pontianak, Badan Pengawas Pemilu– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti keterlibatan Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah yang terlibat dalam usaha pemenangan salah satu pasangan calon Presidend dan Wakil Presiden.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Di jaman era orde baru pemerintahan Presiden Soeharto, pertentangan antara pemerintah dan pers sangat kuat. Kekuatan pers di masyarakat dibatasi dan dikontrol agar tidak menimbulkan gerakan-gerakan anti pemerintah. Salah sedikit, pers siap-siap ‘dibredel’.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menegaskan dana kampanye merupakan salah satu elemen paling penting yang harus dijadikan fokus dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tanpa adanya perhatian serius terhadap aspek dana kampanye, dikhawatirkan pengalaman banyaknya kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi akan terus terulang.
Bontang, Election Supervisory Board - Chairman of Election Supervisory Board of the Republic of Indonesia, Nasrullah said that money politics was an intimidation, forced power, and inhumane treatment. Treatment of the people in a democracy, in terms of the substance of politics was still very far from what was expected.
