Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Jumat, 26 Maret 2021 - 18:11 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa ditekan dengan kehadiran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Menurutnya, potensi kerawanan pelanggaran pidana pemilihan (pilkada) masih sangat tinggi.
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Kamis, 25 Maret 2021 - 07:00 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan seluruh kegiatan penyelenggara pemilihan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU) terhalang oleh anggaran.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Senin, 22 Maret 2021 - 22:51 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 13 permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Senin (22/3/2021). Dari jumlah putusan tersebut, sepuluh permohonan dikabulkan dan tiga permohonan ditolak.
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Kamis, 30 Januari 2020 - 15:50 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pimpinan Bawaslu meminta informasi soal legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi pilkada dipublikasikan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Ditulis oleh Muhtar pada Rabu, 29 Januari 2020 - 15:08 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.