Ditulis oleh Jaa Pradana pada Senin, 29 April 2024 - 09:30 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono memastikan jajaran pengawas pemilu seluruh Indonesia telah siap menyampaikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK). Ada 297 permohonan hasil pileg yang diajukan ke MK yang diajukan oleh partai politik dan perseorangan.
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Senin, 12 Agustus 2019 - 14:33 WIB
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin Bawaslu menganjurkan KPU melakukan evaluasi KPU tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan penghitungan suara ulang. Hal tersebut menurutnya agar tak terjebak opini publik adanya kecurangan di tingkat TPS.
Ditulis oleh irwan pada Selasa, 30 Juli 2019 - 14:55 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Gede Dewa Palguna memberikan apresiasi buat Bawaslu, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota karena telah setia memberikan keterangan di persidangan.
Ditulis oleh Dinar Safa pada Senin, 29 Juli 2019 - 21:22 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menyanjung Bawaslu dengan mengucapkan terima kasih. Menurutnya, Bawaslu karena telah membantu MK dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg).
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Senin, 29 Juli 2019 - 21:10 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, alasan rekomendasi Bawaslu dalam pengesahan surat suara sah metode pos dalam pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia sesuai surat KPU.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Senin, 29 Juli 2019 - 19:58 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Papua Amandus Situmorang menjelaskan, proses rekapitulasi suara di tingkat provinsi hanya pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan DPR, sehingga formulir hasil rekapitulasi tingkat kota tidak lagi dibacakan.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Jumat, 26 Juli 2019 - 16:17 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib memberikan salinan dokumen C1 (sertifikat hasil penghitungan tingkat TPS) kepada seluruh saksi yang menghadiri forum penghitungan.