Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebutkan jajaran Bawaslu daerah dapat membuat strategi kerja yang apik dan terkonsolidasi dalam mengawal setiap tahapan Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS bertujuan untuk mengefisienkan waktu dan mengefektifkan anggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Haryono berharap penyelesaian sengketa proses dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta pemilu yang berkompetisi. Menurutnya Bawaslu perlu lebih aktif lagi dalam memberikan ruang keadilan bagi pencari keadilan seperti melakukan koreksi atas putusan atau rekomendasi Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja meminta adanya persiapan dalam membuat Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang tepat guna menyongsong Pemilu Serentak 2024. Menurutnya perlu kesinambungan aturan yang dapat mengikuti tahapan Pemilu 2024 dan Peraturan KPU (PKPU) dengan Perbawaslu yang akan dibentuk.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan meminta jajaran Bawaslu daerah menggali berbagai pengalaman pengelolaan barang dugaan pelanggaran (BDP) pemilu yang terjadi di daerahnya masing-masing. Hal ini penting untuk melengkapi Perbawaslu yang sudah ada.
Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap jajaran Bawaslu di mana pun kritis terhadap perdebatan-perdebatan yang kerap muncul jelang tahapan Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan audiensi dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dalam rangka mengkoordinasikan persiapan harmonisasi peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap rekonstruksi kerangka hukum penyelesaian sengketa proses pemilu/pemilihan terkait kewenangan Bawaslu harus sejalan dengan undang-undang pemilihan dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengusulkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan DKPP, Peraturan KPU (PKPU), dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam penanganan pelanggaran penyelenggara ad hoc.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) merupakan ujung tombak lembaga yang harus diikuti semua jajaran Bawaslu. Tetapi dalam penerapannya terkadang ada hal yang kurang tepat, maka Perbawaslu perlu direvisi.