Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bawaslu dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil) terkait hak akses data kependudukan. Menurutnya, kerja sama ini dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan akurasi data Bawaslu menjelang Pemilu 2029.
Jakarta, Bawaslu – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan komitmen Bawaslu mengawal hak politik penyandang disabilitas sebagai upaya mewujudkan pemilu yang inklusif. Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menekankan pentingnya penguatan kesadaran demokrasi untuk mendorong pengawasan partisipatif masyarakat. Maka dari itu, ia menggandeng Kata Rakyat bersama akademisi dari Universitas Bung Karno (UBK) dan mahasiswa untuk berdiskusi terkait pengawasan partisipatif dan penguatan kesadaran demokrasi.
Kabupaten Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menggelar Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan karakter-karakter kader pengawas yang wajib ada dan digunakan saat ikut mengawasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi inisiatif Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang telah menyusun buku Kebijakan Strategis dan Program Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai Ngabuburit Pengawasan menjadi momentum yang tepat bagi jajaran Bawaslu untuk mengembalikan energi, semangat, dan daya juang. Ia meminta jajarannya agar dalam mempersiapkan Pemilu 2029 perlu adanya penguatan kelembagaan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menekankan pentingnya transformasi kesalehan personal menjadi kesalehan sosial sebagai fondasi penguatan demokrasi. Menurutnya, meski tahapan elektoral telah usai, nilai-nilai tersebut tetap relevan untuk menjaga kualitas pengawasan dan partisipasi publik.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengikuti evaluasi Indeks Integritas Partai Politik Tahun 2025 sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan terhadap tata kelola kepartaian. Evaluasi tersebut mencatat dimensi pengelolaan keuangan sebagai aspek dengan skor terendah, yakni 44,50 persen.