Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendorong penambahan jumlah Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwas LN) pada pemilu mendatang. Langkah tersebut diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan di luar negeri yang saat ini masih terbatas. Dari 128 wilayah kerja PPLN yang ada, Bawaslu baru mampu melakukan pengawasan penuh di 61 wilayah kerja Panwas LN.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Herwyn J.H. Malonda, meminta penyusunan standar kompetensi pengawas pemilu harus memiliki landasan hukum yang kuat, terukur, relevan dengan tugas pengawasan, serta adaptif terhadap perkembangan dan tantangan kepemiluan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong jajaran Bawaslu menjadikan program Bawaslu Membelajarkan sebagai sarana memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus meningkatkan literasi publik mengenai kepemiluan dan pengawasan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, menegaskan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan dan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bawaslu. Langkah ini dinilai sebagai fondasi utama untuk membangun tata kelola kelembagaan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda mengatakan Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 penting untuk meningkatkan akurasi pemetaan kerawanan sekaligus memperkuat kebijakan kepemiluan nasional.
Takalar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda mengatakan penanaman pohon manggis sebagai simbol integritas, simbol tumbuh dan menguatnya nilai kejujuran pengawasan pemilu.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan rekam jejak pengawas pemilu harus dibangun melalui kinerja yang terukur. Menurutnya, ukuran kinerja yang objektif menjadi dasar untuk menilai integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu sedang mengkaji kebutuhan penguatan regulasi mengantisipasi politik uang melalui digital. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut praktik politik uang melalui digital menjadi tantangan baru dalam pengawasan pemilu dan pemilihan.
