Reformasi Birokrasi

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengawas Pemilu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu yaitu:

1.    Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2.    Birokrasi yang efektif dan efisien.
3.    Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Badan Pengawas Pemilu telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh. Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Pemilu agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

Zona Integritas

Upaya implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani:

Video pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Bawaslu Provinsi:

1.     Peningkatan Layanan dan Zona Integritas Bawaslu RI

2.     Zona Integritas Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

3.     Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

4.     Zona Integritas Bawaslu Provinsi DI Yogyakarta

5.     Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Timur

6.     Zona Integritas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

7.     Zona Integritas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

8.     Zona Integritas Bawaslu Provinsi Maluku