Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengawas Pemilu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu yaitu:
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
Badan Pengawas Pemilu telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh. Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Pemilu agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.
Zona Integritas
Upaya implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani:
Video pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Bawaslu Provinsi:
1. Peningkatan Layanan dan Zona Integritas Bawaslu RI
2. Zona Integritas Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
3. Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
4. Zona Integritas Bawaslu Provinsi DI Yogyakarta
5. Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Timur
6. Zona Integritas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
Judul | Berkas |
---|---|
Hasil Evaluasi Perbawaslu 2014-2019 | Lihat |
Analisis Kebutuhan Perbawaslu terhadap Undang-undang Pemilu | Lihat |
Perbawaslu No. 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Perbawaslu | Lihat |
Laporan Hasil Identifikasi, Analisis, dan Pemetaan Terhadap Peraturan Perundang-undangan | Lihat |
Rekapitulasi Perkembangan Perbawaslu Tahun 2017 s.d. 2018 | Lihat |
Analisis Perbawaslu Gakkumdu | Lihat |
Judul | Berkas |
---|---|
SK Sekretaris Jenderal tentang Penetapan CPNS Tahun 2018 | Lihat |
Rencana Pengembangan Kompetensi SDM 2019 | Lihat |
Peraturan Bawaslu No.10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai | Lihat |
Peraturan Bawaslu No.1 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi | Lihat |
Analisis Kebutuhan Pegawai Bawaslu | Lihat |
Judul | Berkas |
---|---|
SOP Reviu dan Pengesahan SOP | Lihat |
SK PPID Bawaslu 2019 | Lihat |
Sertifikat ISO 9001:2015 Bawaslu | Lihat |
Peraturan Bawaslu No.1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik | Lihat |
Laporan Naskah Kajian Proses Bisnis Bawaslu Tahun 2019 | Lihat |
Keputusan Ketua Bawaslu No.0063 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan SOP | Lihat |
Lampiran Peraturan Bawaslu No.16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip | Lihat |
Manual Book SIWASLU | Lihat |
SOP Pelayanan Informasi | Lihat |
SK Penetapan Media Publikasi Bawaslu | Lihat |
Judul | Berkas |
---|---|
Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu 2019 | Lihat |
Piagam Pencanangan Zona Integritas Bawaslu RI dan Bawaslu Prov. Kalsel | Lihat |
Peraturan Bawaslu No.12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP | Lihat |
Keputusan Ketua Bawaslu No.0092 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan | Lihat |
Dokumentasi SPIP 2019 | Lihat |
Kebijakan Penanganan Gratifikasi | Lihat |
Judul | Berkas |
---|---|
Form Survei Layanan Informasi PPID Bawaslu RI | Lihat |
Peraturan Bawaslu No.13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi | Lihat |
Peraturan Bawaslu No.4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik | Lihat |
Peraturan Bawaslu No.2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pilkada | Lihat |
Manual Book Gowaslu | Lihat |
Maklumat-Maklumat Pelayanan | Lihat |
Kompilasi Data Dukung RB Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2019 | Lihat |