• English
  • Bahasa Indonesia

Reformasi Birokrasi

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengawas Pemilu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu yaitu:

1.    Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2.    Birokrasi yang efektif dan efisien.
3.    Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Badan Pengawas Pemilu telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh. Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Pemilu agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

Zona Integritas

Upaya implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani:

Video pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Bawaslu Provinsi:

1.     Peningkatan Layanan dan Zona Integritas Bawaslu RI

2.     Zona Integritas Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

3.     Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

4.     Zona Integritas Bawaslu Provinsi DI Yogyakarta

5.     Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Timur

6.     Zona Integritas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

7.     Zona Integritas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

8.     Zona Integritas Bawaslu Provinsi Maluku

Manajemen Perubahan

Judul Berkas
SK Tim Asesor RB 2019 Lihat
SK Role Model dan Agent of Change 2019 Lihat
SK Budaya Kerja Bawaslu Lihat
Road Map RB Bawaslu RI 2015-2019 Lihat
Action Plan RB Bawaslu Tahun 2019 Lihat
SK Tim Reformasi Birokrasi 2019 Lihat
Quick Wins RB Bawaslu Lihat

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Judul Berkas
Hasil Evaluasi Perbawaslu 2014-2019 Lihat
Analisis Kebutuhan Perbawaslu terhadap Undang-undang Pemilu Lihat
Perbawaslu No. 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Perbawaslu Lihat
Laporan Hasil Identifikasi, Analisis, dan Pemetaan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Lihat
Rekapitulasi Perkembangan Perbawaslu Tahun 2017 s.d. 2018 Lihat
Analisis Perbawaslu Gakkumdu Lihat

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Judul Berkas
SK Sekretaris Jenderal tentang Penetapan CPNS Tahun 2018 Lihat
Rencana Pengembangan Kompetensi SDM 2019 Lihat
Peraturan Bawaslu No.10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai Lihat
Peraturan Bawaslu No.1 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Lihat
Analisis Kebutuhan Pegawai Bawaslu Lihat

Penataan Tata Laksana

Judul Berkas
SOP Reviu dan Pengesahan SOP Lihat
SK PPID Bawaslu 2019 Lihat
Sertifikat ISO 9001:2015 Bawaslu Lihat
Peraturan Bawaslu No.1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lihat
Laporan Naskah Kajian Proses Bisnis Bawaslu Tahun 2019 Lihat
Keputusan Ketua Bawaslu No.0063 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan SOP Lihat
Lampiran Peraturan Bawaslu No.16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip Lihat
Manual Book SIWASLU Lihat
SOP Pelayanan Informasi Lihat
SK Penetapan Media Publikasi Bawaslu Lihat

Halaman

Penataan dan Penguatan Organisasi

Judul Berkas
Peraturan Bawaslu No.7 Tahun 2019 tentang SOTK Baru Lihat
Hasil Evaluasi Kelembagaan Biro TP3 2018 Lihat

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Judul Berkas
Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2015-2019 Lihat
Peraturan Bawaslu No.15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Bawaslu RI Tahun 2015-2019 Lihat
Pembahasan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Lihat

Penguatan Pengawasan

Judul Berkas
Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu 2019 Lihat
Piagam Pencanangan Zona Integritas Bawaslu RI dan Bawaslu Prov. Kalsel Lihat
Peraturan Bawaslu No.12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP Lihat
Keputusan Ketua Bawaslu No.0092 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Lihat
Dokumentasi SPIP 2019 Lihat
Kebijakan Penanganan Gratifikasi Lihat

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Judul Berkas
Form Survei Layanan Informasi PPID Bawaslu RI Lihat
Peraturan Bawaslu No.13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Lihat
Peraturan Bawaslu No.4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Lihat
Peraturan Bawaslu No.2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pilkada Lihat
Manual Book Gowaslu Lihat
Maklumat-Maklumat Pelayanan Lihat
Kompilasi Data Dukung RB Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2019 Lihat

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu