Manado, Jakarta Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka secara langsung Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Kota Manado, Kamis (9/9/2021). Koordinator Divisi Pengawasan itu menjelaskan hasil pemilu bergantung bagaimana proses pengawasan pemilu dilakukan.
"Jika pemilunya baik, maka hasilnya baik. Jika pemilunya dijaga maka hasilnya terjaga," kata Afif
Kotamobagu, Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka secara langsung kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Selasa (7/9/2021). Afif menjelaskan melalui program SKPP tersebut Bawaslu mencoba mendekatkan diri dengan masyarakat.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Membuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan kader-kader pengawas pemilu. Hal tersebut menurutnya guna membangun kesadaran pentingnya keterlibatan elemen masyarakat mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan (pilkada).
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membeberkan terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi persolan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan kerangka hukum yang ada di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan parameter integritas penyelenggara pemilu telah diatur dalam kode etik penyelenggara pemilu. Hal itu menurutnya menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara dalam bekerja.
Sintang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Rangkaian Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah resmi berakhir. SKPP yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang menjadi akhir dari program pendidikan pengawasan partisipatif zona tiga Kalbar.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan masukan terhadap rancanangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai pendaftaran dan verifikasi faktual (verfak) partai politik. Bawaslu menilai akan ada potensi masalah hukum yang muncul dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik baik secara administrasi maupun faktual.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan DKPP dengan agenda mendengarkan penyampaian kesiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dalam kesempatan ini, Bawaslu menyampaikan empat rekomendasi penataan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
 |
Webmail
