• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan menilai, perlu menyempurnakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) karena IKP merupakan salah satu pedoman untuk merumuskan strategi pencegahan pelanggaran pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pada penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu memproses 3113 temuan dan laporan dugaan pelanggaran per tanggal 12 Juli 2018. Sebanyak 2038 kasus ditemukan oleh jajaran pengawas sementara 1095 kasus dilaporkan oleh masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rata-rata 49 persen. Persentase partisipasi pemilih tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 84 persen.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI menggelar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Tujuannya, untuk pengembangan pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat demi menciptakan kader pengawasan yang andal.

Awasi Pendaftaran Pencalonan Legislatif, Bawaslu Berikan Catatan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Jelang penutupan pendaftaran calon anggota hanya satu partai politik (parpol

Share

Bawaslu Rumuskan Konsep IKP 2019

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan menilai, perlu menyempurnakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) karena IKP merupakan salah satu pedoman untuk merumuskan strategi pencegahan pelanggaran pemilu. Untuk itu, Bawaslu menggandeng sejumlah akademisi dan pegiat pemilu untuk merumuskan IKP 2019.

Share

Bawaslu Proses 3113 Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pada penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu memproses 3113 temuan dan laporan dugaan pelanggaran per tanggal 12 Juli 2018. Sebanyak 2038 kasus ditemukan oleh jajaran pengawas sementara 1095 kasus dilaporkan oleh masyarakat.

Share

Persentase Partisipasi Pemilih Tertinggi di Provinsi Papua

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rata-rata 49 persen. Persentase partisipasi pemilih tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 84 persen.

Share

Ciptakan Kader Pengawasan, Bawaslu Gelar Sekolah Kader

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI menggelar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Tujuannya, untuk pengembangan pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat demi menciptakan kader pengawasan yang andal.

Share

Bawaslu Melakukan Akreditasi Pemantau Pemilu 2019

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan atau pemantauan jalannya proses demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Peran pemantau dalam pengawasan pemilu menjadi salah satu dan indikator kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Share

Bawaslu Dorong Parpol Hadirkan Caleg Dengan Rekam Jejak Bersih

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu kembali mendorong agar semua partai politik tidak mencalonkan orang-orang yang sedang bermasalah dengan persoalan hukum.  Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Abhan saat melaksanakan sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jl TB.

Share

Bawaslu Canangkan Penerapan ISO 9001:2015

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu mencanangkan penerapan sistem manajemen mutu berstandar sertifikasi International Standardization Organization (ISO) 9001:2015. Melalui penerapan ISO 9001:2015 ini,  Bawaslu berupaya untuk menjadi lembaga negara modern yang memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Share

Pilkada Sukses, Penyelenggara Pemilu Diapresiasi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. Kesuksesan tersebut merupakan kemenangan demokrasi dan Indonesia.

Share

Hadapi Pemilu 2019, Bawaslu Jalankan Fungsi Penyelesain Sengketa Pemilu

Surabaya, Badan Pengawas Pemilu - Usai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2018 yang lalu, Bawaslu RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahap II di Surabaya, Kamis, (5/7/2018).

Share

Pages

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Pengumuman Wilayah 1 Sumatera Selatan

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0447/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemiliha

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0448/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan

File Pendukung: 

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

Pages

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Wednesday, 11 July 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Bogor
Waktu:
Wednesday, 11 July 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Bogor
Waktu:
Tuesday, 26 June 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Merlynn Park Hotel - Jakarta
Waktu:
Wednesday, 2 May 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu