• English
  • Bahasa Indonesia

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu.

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut petahana termasuk penjabat(Pj) kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah menjadi salah satu isu krusial dalam pelaksanaan Pemilihan 2024.

Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah agar menjadikan hukum acara dan pembuktian sebagai pegangan dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebutkan peran Pengawas Kecamatan (Panwascam) sangat strategis di Pemilihan 2024.

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyebutkan kejahatan tertinggi demokrasi adalah saat adanya pelanggaran pencurian dan pergeseran suara. Sebab dia melihat ini perilaku ini mencoreng demokrasi yang telah dibangun sejauh ini.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Senin, 29 November 2021 - 16:27 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022, Senin (29/11/2021). Penyerahan ini dilakukan secara simbolis ke beberapa pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Bawaslu yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro melalui virtual.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Senin, 29 November 2021 - 15:32 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi mengajak mahasiswa dan masyarakat ikut mengawasi potensi pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan penjabat (pj) pada Pemilu Serentak 2024. Pasalnya kata Dewi akan ada 271 daerah yang dipimpin oleh penjabat sampai dengan Pemilihan 2024 untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang habis pada tahun 2022 dan 2023 yang terdiri dari 24 tingkat provinsi, 133 tingkat kabupaten, dan 114 tingkat kota.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Senin, 29 November 2021 - 13:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja menilai mediasi dalam penyelesaian sengketa di masa depan bisa dilakukan dengan mencampurkan pendekatan berbasis kearifan lokal dan perundang-undangan, terutama dalam penyelesaian sengketa antar-peserta.

Ditulis oleh : Jaka Fajar
pada : Senin, 29 November 2021 - 08:16 WIB

Evalusi SKPP 2021, 10 Ribu Lebih Peserta SKPP Siap Awasi Pemilu dan Pilkada 2024

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) tahun 2021 selesai digelar. Lebih dari 10 ribu almuni SKPP dasar, 1200 menengah, dan 204 SKPP lanjutan dinyatakan telah lulus. Hal ini membuah para lulusannya bakal siap mengawasi Pemilu dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 26 November 2021 - 20:06 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta aturan penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu dan pemilihan (pilkada) bisa lebih diperjelas. Menurutnya, dalam undang-undang (UU) Pemilihan Pemilihan, pelanggaran netralitas ASN bukan merupakan pelanggaran pemilu yang diatur secara jelas.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Rabu, 24 November 2021 - 11:02 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu, Harimurti Wicaksono berharap tahun depan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) sudah disosialisasikan ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan terkait.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Selasa, 23 November 2021 - 16:45 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu melakukan uji coba Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor). Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan uji coba Sigaplapor merupakan bagian dari pengembangan sistem informasi yang berfokus penanganan pelanggaran baik administrasi maupun pidana dalam kepemiluan.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 23 November 2021 - 16:43 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum-  Ketua Bawaslu Abhan menyoroti adanya perbedaan pengampu akreditasi pemantau pemilu dan pemilihan. Dalam rezim pemilu, Bawaslu diberikan kewenangan oleh undang undang untuk mengakreditasi pemantau, sedangkan dalam rezim pemilihan, giliran KPU yang mengakreditasi. Tak ayal, bagi Abhan, hal ini menjadi hal yang kontradiktif.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 23 November 2021 - 14:47 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menekankan untuk menjaga relasi antara Bawaslu dengan pemantau pemilu. Menurutnya, pemantau pemilu dapat menjadi indikator sehatnya iklim demokrasi dalam suatu daerah.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 23 November 2021 - 13:17 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta jajaran Bawaslu seluruh Indonesia untuk menyajikan data-data pengawasan, penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa proses yang akurat dan komperehensif kepada publik. Dia beralasan, publik berhak mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Bawaslu.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text