Webmail
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan banyak diskusi dan pertanyaan akan kemana arah pengawasan Pemilu 2024 setelah Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Menjawab hal tersebut, dia meyakinkan seluruh kebijakan pengawasan pemilu yang akan dilakukan Bawaslu tetap mengacu aturan perundang-undangan yang ada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap agar pembentukan pedoman persidangan dalam jaringan (daring) penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu dapat dikombinasikan dengan proses secara konvensional (offline). Hal ini menurutnya proses pembuktian dalam persidangan sulit melalui daring.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut telah berjalan yang diikuti 204 peserta berlatar belakang generasi milenial mendapat dukungan dua penyelenggara pemilu. KPU dan DKPP berharap para peserta SKPP mampu menjadi pengawas partisipatif aktif serta mau menjadi pelapor serta pengadu baik terkait potensi pelanggaran pemilu maupun mengadukan potensi pelanggaran etik.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut diikuti oleh 204 peserta dari seluruh Indonesia, 12 peserta di antaranya merupakan peserta dengan penyandang disabilitas. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan Bawaslu memberikan semua kalangan kesempatan yang sama.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut resmi dibuka. Sebanyak 204 peserta dari 34 provinsi akan mengikuti pendidikan pengawas partisipatif yang dibagi dua gelombang selama tujuh hari. Ketua Bawaslu Abhan menuturkan kualitas demokrasi lebih baik sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.
Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam evaluasi pelatihan saksi peserta Pemilu 2019, Bawaslu mengundang pimpinan Bawaslu Provinsi se-Indonesia, perwakilan dari 16 partai politik (parpol) dan Panitia Pengawas Kecamatan Panwascam di Nusa Tenggara Barat. Hal ini guna merancangdesain pelatihan saksi peserta untuk Pemilu Tahun 2024.
Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan melihat pelatihan saksi partai politik (parpol) tahun 2019 nyatanya kurang maksimal dalam pendistribusian bahan pelatihan. Hal ini dirasa penting menjadi catatan agar dapat dievaluasi Pemilu Tahun 2024 dapat semakin baik. Sementara Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta adanya komunikasi lebih baik dengan parpol peserta Pemilu 2024.
Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan usulan pelatihan bagi saksi parpol politik (parpol) untuk Pemilu Tahun 2024 dapat dibuat dengan versi digital. Pasalnya dia melihat sebelumnya bahan dicetak dalam bahan buku dan terlambat pendistribusiannya dengan berbagai kendala.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meyakinkan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi amat besar untuk Pemilu 2024. Untuk itu, dirinya meminta jajaran Bawaslu mempersiapkan kemampuannya agar lebih baik. Demikian yang dia sampaikan dalam Rapat Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan: Penegakan Pelanggaran Hukum Pemilu Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Bawaslu DKI Jakarta, Kamis (4/11/2021).
Surakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mulai memetakan dana hibah Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi yang dilakukan Bawaslu Jawa Tengah yang telah memetakan rencana anggaran Pilkada dan Pilgub 2024.
Dia berharap mapping anggaran dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat dijadikan pilot project bagi daerah lain dalam menyusun anggaran hibah APBD untuk anggaran Pilkada 2024.
 |
