Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta jajaran Bawaslu seluruh Indonesia untuk menyajikan data-data pengawasan, penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa proses yang akurat dan komperehensif kepada publik. Dia beralasan, publik berhak mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Bawaslu.
"Bawaslu punya tanggung jawab kerja kepada publik. Selain pendidikan politik, kinerja Bawaslu juga menarik untuk diketahui publik," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sosialisasi SIPS versi 3.0 Serta Konsolidasi dan Integrasi Data Penyelesaian Sengketa Nasional di Jakarta, Senin (23/11/2021) malam.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu ini berharap persiapan Bawaslu jelang tahapan Pemilihan Serentak 2024 harus lebih matang. Mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), lanjut dia, kesiapan anggaran, dukungan partisipasi masyarakat serta sarana dan prasarana seperti SIPS) dan aplikasi lainnya yang dimiliki Bawaslu.
"Persiapan harus serius. Tidak (hanya) datang duduk, dengarkan paparan narasumber lalu selesai. Kita ingin tinggalkan legasi untuk bekal kelanjutan Bawaslu ke depan," urainya.
Dikatakan Dewi, Bawaslu harus melakukan pembenahan dalam berbagai hal untuk tinggalkan jejak kebaikan. Salah satu yang dilakukan divisi penanganan pelanggaran menurutnya sedang merencanakan pembuatan sistem informasi manajemen informasi pelanggaran. Dimana aiatem tersebut menurutnya berisi informasi pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, kode etik, dan hukum lain.
"Membangun sistem memang tidak mudah. Sekarang sedang persiapan undang pihak-pihak yang kompeten agar nantinya bisa jadi legasi Bawaslu periode berikut," ujarnya.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Hendi Purnawan
 |
 |
Webmail
