Webmail
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) akan dibuat lebih ramah dan efisien dalam versi ketiganya. Rencananya penyempurnaan SIPS dengan versi terbaru akan diluncurkan pada Maret 2022 mendatang.
Dalam versi ini, menurut Bagja akan membuat pengunjung website dapat lebih mudah mencari data yang teregister seperti misalnya putusan penyelesaian sengketa.
Wamena, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Deputi Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni didampingi empat pimpinan Bawaslu Provinsi Papua melakukan pengecekan pengiriman logistik pemungutan suara ulang (PSU) Kabupaten Yalimo tahap kedua yang digelar 26 Januari 2022 dari Bandara Wamena. Pengecekan ini demi memastikan pengiriman bisa sampai di tempat dengan pengawalan keamanan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - DPR sahkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024. Kesepakatan yang diambil bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu tersebut, diambil pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung Komisi II DPR, Senin, (24/1/2022).
Yalimo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meyakinkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) tahap kedua Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Yalimo, Senin (24/1/2022) dapat berjalan aman, dengan kerja sama lintas pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wamena, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melakukan pengecekan logistik untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) tahap kedua Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Minggu, (23/1/2022). Dia berharap distribusi logistik PSU berjalan lancar hingga menyebar ke 327 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 298 kampung yang ada.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menargetkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021 mencapai 100 persen. Ketua Bawaslu Abhan meminta seluruh jajarannya baik tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota untuk komitmen bekerja bersama dengan mengisi LHKPN secara benar dan tepat waktu sebelum 31 Maret 2022.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai Presidensi Global Network on Electoral Justice (GNEJ) membuat Bawaslu dan Indonesia mendapat kepercayaan untuk mengenalkan lebih luas tentang sistem demokrasi kepada dunia. Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam rapat persiapan Presidensi Bawaslu dalam GNEJ di Jakarta, Selasa (18/1/2022).
 |
