Kutai Timur, Badan Pengawas Pemilu - Bentuk dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 2015 yang rencananya akan berlangsung di 269 daerah, tidak hanya sebatas penyediaan anggaran pilkada. Pemda juga siap memberikan bantuan kepada penyelenggara pemilu apabila terdapat berbagai permasalahan teknis dalam pelaksanaan tahapan pilkada.
"Pilkada tidak berlangsung dalam suasana statis melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang sangat dinamis, kompleks dan terkait satu sama lain. Karena fungsi fasilitasi koordinasi dan dukungan jadi perhatian pemerintah. Saya kira pemda tidak lepas tangan begitu saja, walaupun penyelenggaraan pilkada telah didelegaikan ke KPU dan Bawaslu," kata Asisten Pemerintahan I Kabupaten Kutai Timur, Syafruddin dalam Sosialisasi Tatap Muka Stakeholder dan Masyarakat Dalam Rangka Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Tahun 2015 di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Kamis (4/6).
Kegiatan ini dibuka oleh Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah, dan dihadiri oleh seratusan orang dari penyelenggara pemilu, aparat pemerintahan daerah, tokoh masyarakat, partai politik, kepolisian, kejaksaan, pelajar, dan mahasiswa. Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menuntut adanya peran strategis dari pemda untuk membantu sukseskan pilkada agar berjalan lancar, aman, dan tertib.
Selain menyiapkan anggaran, Syafruddin mengungkapkan pihaknya juga telah memberikan dukungan dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta berkomitmen membantu jika terdapat permasalahan. "Seperti di kecamatan, tentu sangat diperlukan dalam rangka mengirim logistik pemilu, apalagi daerah-daerah yang sangat terpencil. Tentunya pemda akan ambil peran disini dalam bantu fasilitasi agar logistik dapat tepat waktu sampai di TPS," paparnya.
Syafruddin menambahkan, pemda ikut berkepentingan terhadap hal itu mengingat apabila terjadi keterlambataan distribusi logistik pemilu seperti surat suara atau tinta, bisa memicu situasi yang kurang kondusif. Dia pun mengapresiasi program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI di 100 kabupaten/kota, termasuk Kutai Timur. Menurut Syafruddin kegiatan Bawaslu melakukan sosialisasi dapat memperluas dan memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu. Selain itu, juga membantu mengingatkan aturan main kepada para penyelenggara pemilu ditengah padatnya tahapan pilkada.
Penulis : Haryo Sudrajat
 |
 |
Webmail
