Malang, Badan Pengawas Pemilu - Sebagai persiapan pengawasan rencana Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2015, Biro Teknis Penyelengaraan Pengawasan Pemilu (TP3) Bawslu RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Inventarisasi Permasalahan-Permasalahan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, di Hotel Kartika Graha kota Malang Jawa Timur (6-8/11).
Acara tersebut dihadiri Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah, Daniel Zuchron, Kepala Biro TP3 Bernad Dermawan Sutrisno, dan Dr. Haryadi, pengamat sosial politik dari Universitas Airlangga Surabaya.
Dalam pengantarnya, Daniel berpesan agar FGD tersebut mampu menyusun standar tata cara/laksana yang baik dalam bentuk Perbawaslu, petunjuk teknis, edaran dan instruksi yang lain. Nasrullah juga menambahkan agar Forum FGD tersebut harus mampu mengidentifikasi setiap tahapan pemilu. “Bawaslu harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan pelanggaran pemilu, tapi juga harus sudah bisa berfikir upaya penciptaan hulu dan bisa berfikir untuk mengantisipasi persoalan wilayah hulu misalnya dana kampanye, politik uang dan lain-lain” tuturnya.
Sebelum dibuka Nasrullah berpesan agar narasumber dan forum bisa memberikan terobosan baru tentang konteks pencegahan pada upaya penciptaan hulu, konteks pencegahan berada pada wilayah hulu dan konteks pencegahan atau menangani persoalan pada wilayah proses seperti politik uang, pemanfaatan fasilitas pemerintah, mobilisasi PNS dan sebagainya.
Sedangkan Haryadi berpendapat agar Bawaslu tidak terjebak pada proses-proses yang sifatnya teknis dan prosedural, namun harus mengarah pada achievement (prestasi/pencapaian) dari Pemilukada. Yaitu bagaimana menghasilkan kekuasaan pemerintahan di daerah yang efektif sekaligus responsif. “Pengawasan harus mengarah atau mengoptimalisasi achievement tersebut” tandasnya. Ia menambahkan bahwa Regulasi Pemilu/Pemilukada yang ada setidaknya harus mengarah ke achievement dan Bawaslu harus mampu melakukan koreksi bahkan mendekontruksi aturan KPU yang tidak ada relevansinya dengan achievement tersebut.
Para peserta khususnya anggota Bawaslu Provinsi yang daerahnya akan melaksanakan Pemilukada, seperti Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku Utara, dan Lampung membagikan pengalaman, permasalahan seputar Pemilukada yang lalu. Sehingga dari FGD tersebut Bawaslu diharapkan bisa melakukan inventarisasi, evaluasi dan menciptakan terobosan dalam pengawasan Pemilu/Pemilukada. (AI)