Pontianak, Badan Pengawas Pemilu– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti keterlibatan Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah yang terlibat dalam usaha pemenangan salah satu pasangan calon Presidend dan Wakil Presiden.
“Saya melihat banyak gubernur yang sudah tidak netral. Bahkan, salah satu gubernur memastikan bahwa di daerahnya mayoritas akan memilih pasangan calon,” ujar Ketua Bawaslu Muhammad, dalam Pelatihan Pengawasan Pemilu bagi Media Massa dan Ormas di Provinsi Kalimantan Barat, Minggu (8/6).
Kecenderungan ini, menurut Muhammad, sudah menunjukkan bahwa kepala daerah tidak sesuai dengan amanat agar tetap menjaga netralitas. Selain itu, kecenderungan semakin menguat tatkala banyak kepala daerah yang mengajukan cuti ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka melakukan kampanye bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.Dia menambahkan, hal tersebut memang dikarenakan banyak kepala daerah yang terafiliasi dengan partai politik. Sebagian besar dari mereka bisa menjadi kepala daerah karena kendaraan partai politik dan sangat sedikit yang melalui jalur independen.
“Kami akan tindak kepala daerah yang terbukti tidak netral dan memihak pasangan calon yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan pihaknya juga sudah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kerjasama itu dalam rangka mengawasi oknum-oknum kepala daerah yang menggerakan sumber daya di daerah untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Salah satu tujuan dari Pelatihan Pengawasan Pemilu Bagi Media Massa dan Ormas, tambah Nasrullah adalah untuk mengkonsolidasi ormas dan media untuk ikut terlibat dalam pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dia berharap ada masukan yang positif dari ormas dan Media Massa terutama di Kalimantan Barat agar Pilpres nanti berjalan dengan bersih, berkualitas dan bermartabat.
Penulis : Falcao Silaban
Keterangan
Pimpinan Bawaslu Nasrullah menyematkan tanda kepada peserta Pelatihan Pengawasan Pemilu bagi Media Massa dan Ormas di Kalimantan Barat, Pontianak, Minggu (8/6).