Metrotvnews.com, Jakarta : Logistik menjadi salah satu faktor utama dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2014. Sehubungan dengan itu, anggota Badan Pengawas Pemilu Nasrullah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum agar hati-hati meloloskan perusahaan pemenang tender.
"Bawaslu betul-betul memberikan warning pada KPU agar itu menjadi perhatian serius. Jika perusahaan yang bermasalah itu masuk lagi, akan muncul potensi menyebabkan masalah lagi. Apalagi bicara aspek kualitas, jangan sampai berakibat fatal terhadap keterpenuhan logistik," ujar dia saat berbincang dengan Media Indonesia, Jakarta, Kamis (12/12).
Ia menjelaskan, terkait pengadaan barang dan jasa sesuai amanat Undang-Undang nomor 8/2012 memberikan mandat kepada dua institusi, yakni Bawaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan dengan konteks berbeda. Nasrullah memaparkan Bawaslu berdiri pada wilayah sampai sejauh mana proses pengadaan logistik itu sesuai, dan terpenuhinya hak peserta pemilu baik partai politik, caleg dan pemilih. Sementara itu, lanjut dia, BPK diharapkan melakukan fungsi pengawasan terkait kesesuaian jumlah dan proses perencanaannya, termasuk soal pemenang tender.
"Jadi tidak ada pihak yang merasa dikecewakan atas keterpenuhan kebutuhan logistik. Kita akan mulai lakukan pengawasan saat sudah mulai didistribusikan, yakni Januari 2014," imbuh dia.
Pihaknya menjelaskan, Bawaslu akan memerhatikan lebih pada aspek jumlah dan substansi logistik. Selain itu, juga diawasi aspek ketepatan logistik hingga pendistribusian ke daerah.
"Harus ada pemetaan logistik yang dilakukan, terutama dalam hal distribusi logistik."(Astri Novaria)