• English
  • Bahasa Indonesia

Wujudkan SPBE, Bawaslu Susun Tata Kelola Database Terintegrasi 514 Kabupaten/Kota

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan arahan dalam Rakor Pengembangan Aplikasi Layanan Terintegrasi di Lingkungan Bawaslu, di Jakarta, Rabu (4/11/2020)/foto: Nurisman (Humas Bawaslu RI).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berencana akan membangun database pusat data informasi (Pusdatin) yang terintegrasi ke seluruh 514 Bawaslu Kabupaten/Kota dan 34 provinsi pada tahun 2021. Upaya ini dilakukan guna mensinergikan tata kelola database yang terintegrasi serta mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang baik.

"Tata kelola aplikasi database yang terintegrasi disusun untuk memudahkan pengelolaan 74 aplikasi di Bawaslu yang masing-masing belum tersambung satu sama lainnya," ucap Koordinator Divisi Hukum Humas dan Datin Fritz Edward Siregar dalam pembukaan Rakor Pengembangan Aplikasi Layanan Terintegrasi di Lingkungan Bawaslu, di Jakarta, Rabu (4/11/2020).

Dia menegaskan tata kelola aplikasi database sangat penting. Aplikasi layanan IT yang terintegrasi tidak hanya sekedar mewujudkan SPBE tetapi juga sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan.

Fritz menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengintegrasikan Pusdatin salah satunya dengan menambah kapasitas dari masing-masing slot 3gb per Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan IT. Lalu akan ada simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas.

"Sebagai Kordiv Datin, ini PR kita bersama yang belum selesai. Kita sudah punya infrastruktur yang baik untuk lisence, tapi persoalannya adalah tata kelola, siapa melakukan apa, saya mengajak kenapa kita berkumpul disini," tegas Pengajar hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera itu.

Dikatakan Fritz, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), masih banyak pekerjaan yang kita akan buat dan perbaiki seperti sistem persuratan secara online. Percepatan birokrasi yang berkaitan dengan sistem elektronik juga mengimplementasikan semua hal tersebut dalam kerja-kerja pengawasan menjadi efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan dengan berbasis elektronik.

"Saya mengajak seluruh keluarga besar bawaslu menggunakan email resmi bawaslu, sekarang email bawaslu sudah bisa mulai bekerja, mohon digunakan sehingga jika ada laporan pelanggaran bisa menggunakan email resmi, jangan menggunakan email gmail karena kita punya license yang bagus untuk email," kata Fritz.

Editor: Jaa Pradana

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

 

Si Jari Hubal Bawaslu

 

Savero Bawaslu

 

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu