Banjar Baru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap Pilkada Serentak 2020 menghasilkan pemilihan berkualitas. Menurutnya, perlu meningkatkan partisipasi pemilih dan membumikan gerakan antipolitik uang.
Saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Rentan di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (22/11/2019), Dewi berharap terwujudnya pemilihan berkualitas. Ada dua hal penting yang baginya menjadi penentu keberhasilan Pilkada Serentak 2020.
“Pertama, kita ingin meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 karena dengan tingginya partisipasi pemilih bisa menjadi tolak ukur peningkatan kepercayaan pubik terhadap pemilihan. Kalau partisipasi masyarakat tinggi, maka kepercayaan publik terhadap hasil pemilu juga tinggi. Hal ini akan mempengaruhi stabilitas pemerintahan,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, hal kedua menggaungkan antipolitik uang. “Belum ada 'zero' politik uang. Karena itu kita harus memiliki kesamaan pandangan untuk menolak politik uang sehingga melahirkan pemilihan yang jujur," terangnya.
"Jika pemilihan terpercaya akan mampu melahirkan pemimpin yang amanah sehingga terwujud pemerintahan yang baik, yang dipercaya oleh rakyat. Hal ini akan berkontribusi dalam melahirkan pemerintahan yang bersih tanpa Korupsi,," tambah perempuan kelahiran Palu, 10 Juni 1967 tersebut.
Dewi menjelaskan metamorfosis Bawaslu mengalami peningkatan kewenangan sebagai bentuk kepercayaan publik. "Bawaslu yang dulu hanya menjalankan fungsi pemerintahan kini menjadi Bawaslu yang melindungi hak-hak kedaulatan rakyat. Kewenangan pencegahan, pengawasan, dan penindakan semakin memberikan jaminan kualitas pemilu yang hasilnya berdasarkan keinginan rakyat," bebernya.
Dosen Hukum Tata Negara di Universitas Tadulako ini pun menyatakan, kesuksesan Pemilu 2019 bisa terulang. Dia bilang, penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi rumit karena Bawaslu harus mengawasi lima surat suara pada waktu bersamaan. "Bawaslu pun patut bersyukur, hasil proses Pemilu 2019 yang cukup baik,"imbuhnya.
Aktivis perempuan dari Migrant Care, Anis Hidayah memaparkan, sosialisasi yang digelar Bawaslu ini bertujuan masyarakat punya atensi besar dalam penyelenggaraan pilkada. Karena itu, dirinya menekankan pentingnya mengakomodir kelompok masyarakat rentan, khususnya memberikan akses kepada penyandang disabilitas.
"Dari segi regulasi, semua orang, termasuk kelompok rentan memiliki hak yang setara untuk memilih tanpa diskriminasi. Yang termasuk kelompok rentan berdsarkan pengalaman Pemilu 2019 diantaranya adalah pasien rumah sakit, pekerja pabrik, tahanan, pemilih pemula, dan mahasiswa," sebutnya
Anis menambahkan, ada beberapa syarat terwujudnya pemilihan yang berkualitas. "Pertama adil gender. Kedua, penyelenggara pemilu harus mampu mengajak pemilih milineal. Selain itu penyelenggara pemilu juga harus mampu memastikan akses bagi kelompok minoritas," tunjuknya.
Penulis/Foto: Humas Bawaslu Kalimantan Selatan