Dikirim oleh deytri aritonang pada
Sekertaris Jenderal Bawaslu, Ferdinand


Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait menegaskan, ditentukan terutama oleh integritas pribadi setiap aparatur, bukan hanya oleh perubahan sistem dan regulasi. Ia juga mengingatkan, momentum Ramadan adalah ruang refleksi bagi aparatur negara untuk mengevaluasi praktik kerja birokrasi, apakah telah berjalan sesuai nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian kepada publik.

“Reformasi birokrasi yang paling sulit bukanlah yang tertulis di atas kertas, melainkan yang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Reformasi sejati adalah perubahan sikap dan perilaku,” ujarnya dalam kultum Ngabuburit Pengawasan bertajuk “Penguatan reformasi Birokrasi dan Manajemen Organisasi”, Selasa (10/3/2026) secara daring.

Ia menyampaikan, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk melakukan refleksi, dalam kehidupan spiritual dan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Menurutnya, nilai-nilai yang diajarkan dalam Ramadan, seperti kejujuran, pengendalian diri, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama, merupakan fondasi penting dalam membangun birokrasi yang berintegritas.

Ia menjelaskan bahwa reformasi birokrasi kerap dipahami sebatas program kerja atau target administratif. Padahal, tambahnya, reformasi yang paling mendasar justru terletak pada perubahan sikap dan perilaku individu di dalam organisasi.

Menurutnya, nilai pengendalian diri yang dilatih melalui ibadah puasa memiliki relevansi kuat dengan integritas dalam birokrasi. Ia menegaskan, aparatur diharapkan mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab meskipun tidak selalu berada dalam pengawasan langsung.

“Dalam birokrasi, pengendalian diri tecermin dalam sikap tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak mengambil jalan pintas yang keliru, dan tidak mengorbankan kepentingan publik demi kenyamanan pribadi,” tegas kandidat doktor ini.
 

Ferdinand menambahkan, aturan, prosedur, dan mekanisme pengawasan dalam birokrasi sebenarnya sudah cukup lengkap. Namun, tambahnya, penyimpangan sering terjadi bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena nilai-nilai integritas tidak dijaga secara konsisten.

Dalam konteks organisasi, lanjut dia, penting untuk membangun budaya kerja yang sehat. Menurutnya, organisasi yang kuat didukung oleh kebiasaan kerja yang positif dan dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh anggotanya.

Bawaslu, tegasnya, sebagai lembaga pengawas pemilu merupakan cerminan keberagaman Indonesia. Ia mengatakan, oleh karena itu, profesionalisme, kedewasaan dalam bekerja, serta komitmen terhadap nilai integritas menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas lembaga dan kepercayaan publik.

“Kekuatan sebuah lembaga tidak hanya diukur dari kewenangannya, tetapi dari nilai yang dijaga dan diwujudkan dalam tindakan nyata,” pungkasnya.

Editor: Hendi Poernawan