Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Hakim Konstitusi Saldi Isra mendorong Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu untuk melanjutkan menerbitkan buku terkait pelanggaran administrasi maupun pidana berdasarkan pengalaman Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi 'keynote speaker' melalui daring (dalam jaringan) acara Bedah Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Universitas Andalas, Sumatra Barat, Selasa, (14/9/2021).
Dia beralasan, banyak kasus yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dan pelajaran bagi akademisi dan masyarakat, di antaranya kasus yang terjadi di Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Boven Digoel, Papua. Hal tersebut menurutnya dapat menjadi bahan kajian akademis.
"Buku ini tidak boleh berhenti di sini saja. Banyak peristiwa hukum di dalamnya yang bisa menjadi tonggak inspirasi mahasiwa hukum S1 atau S2," ucapnya.
Saldi menyambut baik kehadiran buku yang ditulis oleh Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Dosen Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi. Buku ini sangat menarik karena ditulis oleh orang-orang yang ahli sesuai bidangnya.
"Selamat kepada para penulis buku ini. Meskipun terdapat beberapa hal yang harus dibenahi, namun tidak kurangi apresiasi saya," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Rektor Universitas Andalas Yuliandri menyatakan, buku kajian evaluatif pelanggaran Pilkada 2020 tersebut sangat tepat dijadikan bahan pelajaran bagi para pengacara yang akan menangani perkara pemilu. "Karena di dalamnya terdapat informasi dan data yang diperoleh Bawaslu dari kerja-kerja pengawas di lapangan," akunya.
"Orang-orang ilmu hukum perlu membaca data dalam buku ini. Isinya fokus terhadap proses penyelenggaraan pilkada dan pemilu di Indonesia saat ini," tambah Yuliandri.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Hendi Purnawan
 |
 |
Webmail
